Imparsial: Ketimbang Latih Sipil, Perkuat Prajurit & Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Imparsial, menentang program bela negara yang akan dibuka pemerintah di 45 kabupaten dan kota pada 19 Oktober. Bela negara akan mewajibkan warga sipil mengikuti pelatihan oleh tentara selama sebulan.

Menurut Direktur Program Imparsial, Al Araf, lebih baik pemerintah memperkuat komponen utama dalam sistem pertahanan negara, yakni prajurit TNI, ketimbang mengajak warga sipil untuk bela negara.

"Daripada melatih warga sipil, lebih baik fokus gunakan anggaran untuk kesejahteraan TNI dan persenjataan mereka," kata Al Araf kepada CNN Indonesia, Selasa (13/10).

Al Araf menyindir, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI saja baru akan memenuhi kekuatan pokok minimum (minimum essential forces) pada tahun 2024. Belum lagi kesejahteraan prajurit TNI masih belum memadai. Padahal penerapan bela negara justru akan menambah beban anggaran negara.

Lihat juga: Anggaran Bela Negara Jadi Perdebatan

Untuk saat ini, kata Al Araf, konteks bela negara tak harus secara militer, sebab ancaman keamanan negara tak melulu soal perang.

“Penindakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga penanganan asap oleh masyarakat juga termasuk bela negara," ujar Al Araf.

Kementerian Pertahanan menargetkan 100 juta warga akan mengikuti program bela negara dalam 10 tahun ke depan.

“Ini bukan wajib militer. Ini soal hak dan kewajiban. Hak boleh dituntut, tapi kewajiban harus dilaksanakan. Negara membolehkan demonstrasi. Sekarang negara meminta warganya untuk bela negara,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Lihat juga: Sipil Dilatih Militer: dari Komponen Cadangan ke Bela Negara

“Kalau kedaulatan kita disinggung, kalau perlu kita perang. Kalau perang, seluruh komponen harus mempertahankan negara. Itu namanya perang rakyat semesta,” ujar Ryamizard.

Meski demikian, kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, bela negara tak cuma untuk mengantisipasi ancaman militer, melainkan juga nonmiliter seperti penyalahgunaan narkoba, bencana alam, serta penyebaran penyakit menular. (agk)