Jokowi Dituntut Gratiskan Seluruh Pengobatan Korban Asap

Jakarta, CNN Indonesia -- Front Perjuangan Rakyat (FPR) meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pengobatan gratis tanpa syarat bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Indonesia. Pimpinan FPR Pusat Rahmat Ajigunna menilai dengan kondisi udara yang berbahaya selama berbulan-bulan seperti itu, tidak bisa penanganan diserahkan melalui kebijakan daerah masing-masing.

"Jokowi harus segera menyelamatkan warganya, evakuasi mereka dan berikan pengobatan secara gratis tanpa syarat, mereka korban keserakahan korporasi yang pemerintah fasilitasi,” ujar Rahmat melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Senin (19/10).

FPR juga menilai pemerintahan Jokowi-JK tidak menganggap kabut asap di Sumatera dan Kalimantan sebagai situasi yang luar biasa. Padahal, kabut asap selalu terjadi setiap tahunnya. Koordinator FPR Pusat Rudi HB Daman mempertanyakan mengapa pemerintah masih gagap dan tidak cepat tanggap dalam menangani perkara ini. (Baca: DPR Desak Jokowi Tetapkan Kabut Asap Bencana Nasional)

Pilihan Redaksi Indonesia Akan Jadi Penyumbang Polusi Terbesar Ketiga Dunia Pemadaman Dibantu Tiga Negara, Kabut Asap Masih Merajalela BNPB: Hampir Seluruh Kalimantan Terkepung Asap BNPB: Tim Negara Asing Kewalahan Padamkan Kebakaran Hutan

Diketahui, kondisi udara di Sumatera dan Kalimantan, dari hari ke hari semakin parah karena pekat dengan kandungan partikel beracun. Mengancam kesehatan jutaan rakyat yang mendiami dua pulau besar tersebut, bahkan bayi-bayi bertumbangan hampir setiap hari. Di Palangkaraya, Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) hingga mencapai angka 2.900.

"Abainya pemerintah dalam melakukan upaya penyelamatan dan penanganan menyebabkan korban terus berjatuhan, terkena penyakit maupun meninggal dunia," tutur Rudi.

Alpanya pemerintah juga disampaikan anggota FPR Jambi Ida Zubaidah. Ia mengatakan warga Jambi menghirup udara beracun dan pemerintah alpa dalam menyediakan ruang evakuasi bagi masyarakat rentan selama tiga bulan terakhir.Ida menyampaikan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Jambi per hari Minggu (18/10) mencapai 1.200. Ia mengingatkan angka itu sudah berkali-kali lipat melebihi ambang batas status berbahaya, yakni 300-500.

“Tidak ada tindakan sama sekali. Di saat ISPU mencapai angka 1.200, pemerintah masih menganggap kejadian ini biasa. Ini pembunuhan secara tidak langsung terhadap 3 juta rakyat Jambi,” kata Ida Zubaidah

Tidak hanya di Jambi, buruknya kondisi udara juga dirasakan warga Riau. Pimpinan FPR Riau Helda Kasmi menilai belum maksimal dan meratanya ruang evakuasi yang disediakan pemerintah. Pagi ini, Helda mengatakan ISPU di Riau masih mencapai angka 500. Oleh karena itu, ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan ruang evakuasi bagi warga desa, terutama di sekitar area perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI).

Adapun Dewi Amelia, pimpinan pusat Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) menuturkan situasi ini sudah masuk dalam kategori luar biasa, dimana jutaan rakyat dipaksan menghirup udara kotor dan beracun setiap hari selama berbulan-bulan. (Baca: Tim Gabungan Kerahkan 7 Heli & 4 Pesawat Tangani Asap Sumsel)

“Rezim Jokowi-JK harus membuka mata, sebab udara sehat merupakan hak paling mendasar bagi setiap rakyat Indonesia,” kata Dewi. (obs)