Menhan Sebut Bela Negara Diajarkan Di Depo Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, kegiatan bela negara akan diajarkan di Depo Pendidikan (Dodik) yang terdapat di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam). Pengajaran tersebut berbasis kurikulum bela negara yang telah dibuat pemerintah.

"Warga negara harus tahu sejarah bangsa ini biar dia mengerti. Bagaimana dia bangga kalau enggak mengerti sejarah perjuangan panjang sekali bahwa dijajah itu susah," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Lihat juga: Risalah Bela Negara dan Konsep Komponen Cadangan

Ryamizard menyampaikan, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, sang kepala negara menanyakan soal tujuan bela negara. Ia pun memaparkan, bela negara bertujuan untuk mengubah perilaku warga negara supaya bangga dan cinta kepada bangsanya dan akhirnya siap bekerja bagi bangsa dan negara.

"Bila perlu mati untuk negaranya, berkorban. Itu muaranya. Namun, prosesnya bagaimana warga negara tahu hukum dan kalau ada bencana alam kayak asap apa yang harus dilakukan," kata dia.

Namun, Ryamizard menegaskan bahwa kegiatan bela negara bentuknya sama sekali berbeda dengan kegiatan wajib militer yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Korea Selatan.

Lihat juga: Program Bela Negara Mulai Dibuka Pekan Ini

"Enggak ada itu (wajib militer). (Bela negara) mengubah otak supaya bangga kepada negara ini, apa enggak boleh? Itu harus karena hak dan kewajiban," ujar dia.

Ryamizard menyebutkan, kegiatan bela negara sudah lama diformalkan. Namun, ia baru mengangkatnya kembali tahun ini karena menilai bahwa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan. "Begitu diangkat, ribuan orang di Pekanbaru datang ke Kemenhan untuk mendaftar. Jadi rakyat itu suka. Hanya orang-orang tertentu saja yang enggak suka," ujar dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi, kata dia, menanggapi positif apa gagasan terkait kegiatan bela negara ini. "Tinggal nanti pelaksanaannya," kata Ryamizard.

Lihat juga: Bertentangan dengan UUD, Bela Negara Harus Disetujui Rakyat

Sementara itu, anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden membayangkan bahwa kegiatan bela negara dilakukan untuk membangun nilai-nilai patriotik dan optimisme dalam setiap warga negara.

"Beliau membayangkan seperti national service (pelayanan negara) di beberapa negara, tapi tidak sama dengan wajib militer. Jangan sampai dipesankan bela negara sama dengan wajib militer. Bela negara seperti pembangunan karakter, nilai yang positif gunanya untuk character building (pembangunan karakter)," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Ryamizard menuturkan, program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi dua bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun nonmiliter. Lebih dari itu, Ryamizard menjelaskan bahwa kewajiban bela negara memiliki penjabaran yang luas dan tidak selalu berkonotasi mengangkat senjata. Ia berkata, bela negara dijalankan setiap warga sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka masing-masing.

Kementerian Pertahanan akan menyelenggarakan pembentukan kader pembina bela negara di 45 kabupaten dan kota secara serentak. Melalui pelatihan tersebut, Kemhan mencanangkan 4.500 warga sipil siap menjadi pembina.Ryamizard menegaskan, angka tersebut harus tercapai tahun ini. Di tahun-tahun berikutnya, para pembina tersebutlah yang akan melatih warga sipil lainnya. (utd)