Ketua DPRD Jakarta Puji Kinerja Setahun Jokowi-JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi satu tahun pemerintahan Jokowi-JK yang jatuh tepat pada hari ini. Dia pun mengakui adanya perbaikan sistem pemerintahan dalam satu tahun ini.

"Selama ini ada perbaikan sistem pemerintahan yang ada untuk tujuan yang lebih positif, itu yang saya lihat," kata Prasetyo, ketika dihubungi, Selasa (20/10).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, pemerintahan Jokowi selama ini mencoba mencari orang terbaik untuk menduduki sebuah jabatan. Misalnya dengan lelang jabatan untuk menciptakan pejabat yang lebih baik.

Lihat juga: Potret Momen Penting Setahun Jokowi

Namun, di sisi lain, Prasetyo menyoroti permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama setahun ke belakang. Misalnya nilai tukar rupiah yang melemah hingga membuat pembangunan ekonomi melambat.

Jika memang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi perekonomian, Prasetyo mendukug rencana perombakan kabinet yang mulai mengemuka lagi.

"Ya kalau memang ada pergantian yang lebih baik lagi, ya harus diganti lagi sampai ketemu orang yang pas di bidangnya," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan dia tetap mendukung apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Dia pun berharap tahun-tahun berikutnya pemerintahan yang dipimpin Jokowi bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

"Saya memberi apresiasi kepada Pak Presiden yang kebetulan sahabat saya, sama sama satu perjuangan, berikan yang terbaik untuk bangsa ini," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sampai saat ini belum berbicara kemungkinan ada atau tidaknya perombakan kabinet. Menurut dia, sang kepala negara tengah fokus menuntaskan pekerjaannya.

Lihat juga: Surya Paloh: Saya Beri Nilai 6,5 untuk Setahun Kerja Jokowi

Meski demikian, Ari tak menampik bahwa Jokowi memang melakukan evaluasi secara terus menerus, baik melalui penilaian penuntasan pekerjaan setiap hati, pada saat menghadiri rapat dan pertemuan lainnya, maupun adanya laporan yang diberikan menteri kepada Presiden. (sur)