Politikus PAN: Menteri Jokowi Tak Perlu Cemas di Evaluasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, menyatakan evaluasi kinerja menteri Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu dilakukan. Dia pun meminta menteri-menteri Jokowi tidak perlu cemas dan khawatir jika terjadi reshuffle jilid kedua.

"Tidak perlu cemas, khawatir, terganggu atau bermanuver, bekerja saja seperti biasa, tidak perlu pencitraan berlebihan. Natural dan alami saja," kata Yandri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10).

Pilihan Redaksi Gaya Komunikasi 'Keroyokan' Kabinet Jokowi Dikritik Tak Patuh Anggaran, Kabinet Kerja Belum Terapkan Nawa Cita PAN Bantah Serahkan Nama Calon Menteri ke Jokowi Setahun Bekerja, JK Mengaku Paling Berat Urus Ekonomi

Sekretaris Fraksi PAN di parlemen itu menyebut, satu tahun merupakan waktu yang cukup lama untuk melakukan evaluasi terkait kinerja menteri-menteri di pemerintahan.

Anggota Komisi II itu juga mengatakan pentingnya evaluasi untuk menjadi tolak ukur melakukan reshuffle Kabinet Kerja, terutama terkait menteri-menteri teknis. Seperti di bidang ekonomi, politik dan hukum yang disebutnya masih sering menimbulkan kegaduhan politik.

"Evaluasi penting apakah buat reshuffle, reposisi, atau dipanggil ulang," kata Yandri.

Yandri menilai, jika Presiden Jokowi tidak secara serius melihat kinerja para menterinya saat ini, dikhawatirkan empat tahun mendatang tidak akan ada perubahan yang dirasakan. Karenanya, dia menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi sebelum keberangkatannya ke Amerika Serikat.

"Sebelum Jokowi ke Amerika itu perlu ada evaluasi. Masih perlu evaluasi, karena prestasi biasa-biasa saja," ujar Yandri.

Sementara itu, elite Partai Golkar Bambang Soesatyo sebelumnya mengkritisi kinerja satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kinerja pemerintah dianggap masih kurang lantaran tidak ditunjang oleh jajaran menteri berkualitas.

Sekretaris Fraksi Golkar di parlemen itu menilai kehadiran menteri-menteri yang ada di Kabinet Kerja banyak didominasi oleh pejabat yang didukung partai politik. Sehingga jajaran menteri di kabinet disusun berdasarkan pertimbangan balas budi atas suksesnya Pemilu Presiden 2014.

"Cukup sudah Jokowi membayar hutang pada partai politik. Sekarang pilihlah menteri berkualitas," kata Bambang. (meg)