Kementerian Puan Maharani Disindir soal Bencana Kabut Asap

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tahun ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Titik api bahkan makin bertambah dengan sebaran meluas. Hal ini membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mempertanyakan kinerja kementerian terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Direktur Eksekutif WALHI Abednego Tarigan berpendapat seharusnya penanganan dampak lanjutan kebakaran hutan, termasuk bencana kabut asap yang ditimbulkannya, menjadi ranah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Puan Maharani.

"Ini sebenarnya lahan (bidang) Menko PMK, tapi tidak pernah terlihat," kata Abed di Jakarta.

Terlebih, ujar Abed, pemadaman yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini membuat kesibukan lebih terpusat ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski demikian, Abed mengingatkan agar dampak lanjutan dari kebakaran hutan dan kabut asap yang menyengsarakan rakyat jangan dilupakan lantaran pemerintah terlalu fokus pada upaya pemadaman api.

Lihat juga: Kala Pemerintah Takluk di Bawah Kobaran Api Kebakaran Hutan

Menurut Abed, ada dua dampak kebakaran hutan, yakni kesehatan dan kesejahteraan. Dia dampak tersebut, ujarnya, masuk ranah Kemenko PMK di bawah Puan Maharani.

“Di Jambi, bandara sudah ditutup dua bulan sehingga menyebabkan kesejahteraan pegawai di sana tak terjamin. Belum lagi soal mereka yang sakit karena menghirup udara kotor," ujar Abed.

"Penanganan dampak lanjutan itu sangat penting. Jangan terjebak hanya pada penanganan kebakaran saja,” kata dia.

Klaim bekerja

Asisten Deputi Tanggap Cepat Kemenko PMK, Togap Simangunsong, mengatakan kementeriannya telah melakukan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.

"Kami mengkoordinasi kementerian dan lembaga dalam melakukan penanganan secara komprehensif terhadap dampak asap akibat kebakaran hutan, khususnya terhadap kesehatan, pendidikan dasar, dan kebutuhan dasar seperti pangan dan tenda," kata Togap kepada CNN Indonesia.

Simak Fokus: KEBAKARAN HUTAN, PEMERINTAH GAGAL?

Kemarin pun, ujarnya, Kemenko PMK melakukan rapat koordinasi untuk memantau apa saja yang telah dilakukan kementerian dan lembaga. Dalam rapat itu, ujar Togap, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melaporkan EL Nino akan bertahan sampai bulan November, dan hal itu berpotensi mempersulit pemadaman api.

"Kementerian dan lembaga terkait harus standby dan siap sampai bulan November," kata Togap.

Ia mengatakan Kemenko PMK telah mengunggah hasil rapat koordinasi kemarin di laman situs kementeriannya.

Lihat juga: Luhut: Amerika Serikat Komplain soal Kebakaran Hutan RI

Kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK adalah Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kementerian Kesehatan, kata Togap, telah menyalurkan obat-obatan, dokter paru, dan masker ke wilayah-wilayah terdampak asap. Kemenkes juga menyalurkan dana sosial kematian  terhadap korban meninggal akibat asap.

Sementara Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan kebijakan on-off sekolah tergantung kepekatan asap. Kemendikbud juga meminta  guru membuat tugas terstruktur untuk bahan belajar di rumah dan membuat bahan ajar dalam CD.

Tak ketinggalan, ujar Togap, Kementerian Sosial telah menyiapkan buffer stock logistik di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan. Kemensos juga mengajukan dana jaminan hidup kepada Kementerian Keuangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang terganggu pendapatannya akibat bencana kabut asap.

Lihat juga: Luhut soal Kebakaran Hutan: Ini Terparah dalam Sejarah RI

(agk)