Kejagung Dinilai Salah Sidik Perkara Restitusi Pajak Mobile 8

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung dianggap melakukan kesalahan dalam melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pada penerimaan restitusi (kelebihan bayar) atas pembayaran pajak PT. Mobile 8 Telecom tahun pajak 2007-2009.

Menurut Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution, tidak ada masalah dalam urusan pajak PT. Mobile 8 saat perusaahan itu masih dikuasai oleh Hary Tanoesoedibjo.

"Semua permasalahan perpajakan sudah tercatat dan dilaporkan dengan benar. Hal itu jugalah yang tentu menjadi salah satu dasar keputusan investor membeli Mobile-8," kata Syafril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10).

Lihat juga: Kejagung Sidik Dugaan Korupsi di Perusahaan Milik Hary Tanoe

Dugaan korupsi muncul setelah penyidik Kejagung menemukan dugaan adanya transaksi palsu antara PT. Mobile 8 dan PT. Djaya Nusantara pada periode 2007-2009, yang menjadi dasar diajukannya permohonan restitusi oleh perusahaan telekomunikasi tersebut.

Pada kurun waktu tersebut, PT. Mobile 8 diduga memalsukan bukti transaksi dengan PT. Jaya Nusantara senilai Rp 80 miliar. Perusahaan itu membuat bukti palsu untuk memuluskan langkah dalam mengajukan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa Jakarta.

Menurut Syafril, PT. Mobile 8 telah menempuh mekanisme yang benar saat mengajukan restitusi pajak kala itu. Ia yakin restitusi pajak diberikan setelah adanya verifikasi yang dilakukan KPP Perusahaan Masuk Bursa sebelumnya.

"Perlu juga dipahami, Mobile-8 ini perusahaan publik yang tentunya sebelum kelebihan bayar pajak tersebut dikembalikan, tentu sudah melalui tahap verifikasi dan tax
clearance dari kantor pajak," ujarnya.

Syafril pun meminta agar Kejagung dapat menjaga independensinya sebagai instansi penegak hukum dalam mengusut perkara tersebut. "Kejagung diharapkan tidak terjebak dalam konflik kepentingan pihak manapun, karena hal tersebut dapat berakibat buruk untuk iklim dunia bisnis," katanya.

Hingga saat ini, penyidik Kejagung telah menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp10 miliar atas dugaan korupsi pada permintaan restitusi pajak PT. Mobile 8 tahun 2009. Jumlah kerugian negara yang muncul akibat perkara tersebut masih dapat bertambah ke depannya.

"Sementara ini pihak yang harus bertanggungjawab dari PT. Mobile 8. Kami masih mengumpulkan alat bukti yang lain dulu supaya lebih kuat sebelum penetapan tersangka. Akan dilihat apakah ada perannya Hary Tanoe. Kalau terlibat, akan kami panggil," kata ketua tim penyidik perkara tersebut, Ali Nurudin. (sip)