Bamsoet: Wacana Munas Akan Perlemah Golkar Jelang Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan wacana musyawarah nasional atau luar biasa yang didengungkan kubu Agung Laksono hanya akan memperlemah partai dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang.

"Semua elit Golkar di Jakarta harus realistis bahwa rentang waktu persiapan sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam Pilkada serentak," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10).

Menurut Bambang, para elit Golkar kubu Ancol, Jakarta, harus mendengarkan aspirasi kader di semua daerah yang sudah lelah terhadap konflik elit dan menghendaki kesolidan partai.

Lihat juga: MA Terima Kasasi Golkar Ical, Zainuddin Amali Ikuti Keputusan

Bambang mengatakan Golkar telah mengajukan 219 calon kepala daerah untuk kontestasi pilkada serentak yang harus dikawal agar dapat meraih kemenangan.

"Wacana tentang Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan semua calon peserta pilkada yang diusung partai Golkar," kata Bambang.

Pasalnya jika wacana munas atau munaslub jadi terlaksana, maka hal tersebut akan memecah fokus calon kepala daerah dari Golkar, antara mengerahkan tim sukses pilkada atau gelaran suksesi di internal partai.

Lihat juga: Golkar Ical Sudah Miliki Kriteria Calon Kepala Daerah

Selain itu, Bambang menuturkan semua elit Golkar agar arif menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Pun demikian menurutnya wacana munaslub, akan memunculkan kelompok baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai.

"Jika tidak ada kearifan dari semua elit Golkar, forum seperti Munaslub itu akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru," ujar Bambang.

Adapun Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin, bersikukuh putusan kasasi Mahkamah Agung mengesahkan kepengurusan kubunya.

Lihat juga: Akbar Tandjung Minta Agung dan Ical Berbagi Kantor Golkar

Sehingga, ia meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly agar segera mengeluarkan surat keputusan baru, dan menyatakan munas tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Tidak ada munas akhir tahun, yang ada Munas 2019 nanti," kata Aziz.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Munas Ancol Priyo Budi Santoso menyatakan salah satu langkah rekonsiliasi yang dapat diambil dalam menyikapi putusan MA adalah menggelar kembali munas sebagai bentuk mengisi kekosongan kepengurusan yang akan berakhir tahun ini.

Hal tersebut menjadi acuan Priyo, sebab putusan MA tidak memenangkan kubu manapun dan mengamanahkan kembali kepada Munas Riau.

Senada dengan Priyo, Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Bidang Hukum Lawrence Siburian menyebutkan munas dapat menjadi peluang bagi seluruh kader partai untuk bersatu. (bag)