Jaksa Agung Bantah Ada Politisasi dalam Kasus Risma

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung M Prasetyo enggan mengomentari adanya politisasi dalam penanganan kasus yang melibatkan mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selain itu, kasus tersebut saat ini sudah dihentikan oleh Polda Jawa Timur sebagai penyidik.

"Jangan tanya politisasi, saya tidak mengerti politik. Saya penegak hukum," kata Prasetyo di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (27/10).

Lihat juga: Menteri Tjahjo: Risma Klir, Bisa Ikut Pilkada

Sebagai penuntut, kejaksaan menurutnya bekerja berdasarkan berkas perkara penyidikan yang dibuat kepolisian. Dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan di mana Risma dilaporkan, kejaksaan menurut Prasetyo baru menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Itupun terlambat dari waktu yang semestinya.

"Kami baru bisa melangkah ke pananganan perkara jika berkas perkara sudah diberikan," katanya. Namun belakangan perkara dihentikan oleh penyidik. Oleh karena itu Prasetyo menilai tak ada lagi yang diperdebatkan. "Sudah selesai sampai di situ," kata Prasetyo.

Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sendiri sudah diterbitkan Polda Jawa Timur dan diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Ariezyanto mengatakan, SPDP kasus Risma diterima dari Polda Jatim pada 30 September lalu.

Lihat juga: Kejati Jatim Terima SP3 Kasus Tri Rismaharini

Di hari yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada kelalaian penyidik sehingga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kelalaian terjadi karena penyidik terlambat mengirim SPDP. SPDP yang semestinya dikirim sejak awal laporan masuk, baru dikirim pada akhir September.

Itupun pengiriman dilakukan karena ada rencana perkara tersebut dihentikan karena tak cukup alat bukti. Karenanya, Badrodin mengatakan Polda Jatim menghentikan penyidikan perkara ini.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai penetapan tersangka atas Risma sarat muatan politik. Apalagi Risma merupakan kader calon kuat pada Pilkada Surabaya.

Senada, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya Didik Prasetiyono berpendapat ini merupakan rekayasa untuk menjegal Risma dalam Pilkada. (sur)