KPK Pastikan Tak Panggil Jaksa Agung untuk Kasus Rio Capella
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Selasa, 27 Okt 2015 16:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan yang menjerat eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Patrice Rio Capella. Namun, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji memastikan tak akan memanggil Jaksa Agung M Prasetyo untuk kasus ini.
"Sampai sekarang tidak ada pemanggilan," kata Indriyanto ketika dihubungi, Selasa siang (27/10). Alasannya, keterangan Prasetyo tak dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan.
Nama Jaksa Agung M Prasetyo disebut dalam kasus suap yang menjerat Rio. Menurut pengakuan pengacara Rio, Maqdir Ismail, menerima duit Rp200 juta di Resto 48 Dimsum Place, Jakarta, sekitar bulan Mei 2015. Duit berasal dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.
Penerimaan diduga terkait pengamanan kasus korupsi bantuan sosial yang menjerat Gatot di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Prasetyo dan Rio Capella pernah bernaung dalam partai yang sama, NasDem.
Menurut pengakuan Gatot saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/10), ia meminta Rio untuk membantu komunikasi dengan Jaksa Agung Prasetyo terkait kasus yang menjerat Gatot di Kejaksaan Agung. "Pak Rio menyanggupi," kata Gatot.
Dua anak buah Gatot telah diperiksa penyidik, yakni Achmad Fuad Lubis (Kabiro Keuangan) dan Sabrina (Plh Sekda). Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gatot. Setelah panggilan, Gatot melalui Fuad menggugat surat panggilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Dalam proses gugatan, KPK mengendus ada transaksi suap dari Gatot-Evy kepada para hakim melalui Kaligis.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan membatalkan surat panggilan. "Kalau putusan PTUN ini menang, beliau (Kaligis, pengacara Gatot) akan membawa putusan PTUN kepada Kejaksaan Agung agar jangan lagi gugat perkara yang pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi," kata Evy saat bersaksi untuk terdakwa hakim PTUN penerima suap, Tripeni Irianto Putro, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Senjata putusan PTUN dinilai ampuh untuk menganulir status tersangka yang telah disematkan Kejaksaan Agung pada Gatot dalam perkara korupsi bansos itu. Dalam putusan PTUN Medan, majelis hakim menilai surat pemangggilan kepada Fuad dan Sabrina tidak sah."Ini menjadi bargaining Pak Kaligis di Kejagung nantinya," kata Evy.
Atas tindakan tersebut, Rio Capella dijerat Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. (utd)
"Sampai sekarang tidak ada pemanggilan," kata Indriyanto ketika dihubungi, Selasa siang (27/10). Alasannya, keterangan Prasetyo tak dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan.
Penerimaan diduga terkait pengamanan kasus korupsi bantuan sosial yang menjerat Gatot di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Prasetyo dan Rio Capella pernah bernaung dalam partai yang sama, NasDem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senjata putusan PTUN dinilai ampuh untuk menganulir status tersangka yang telah disematkan Kejaksaan Agung pada Gatot dalam perkara korupsi bansos itu. Dalam putusan PTUN Medan, majelis hakim menilai surat pemangggilan kepada Fuad dan Sabrina tidak sah."Ini menjadi bargaining Pak Kaligis di Kejagung nantinya," kata Evy.
Atas tindakan tersebut, Rio Capella dijerat Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. (utd)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK