Pemerintah Kaji Rencana Gabung Trans Pacific Partnership

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar rencana Indonesia untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) dapat dikaji secara mendalam.

TPP diketahui merupakan kerangka hukum bagi kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang melibatkan 40 persen kekuatan ekonomi dunia dan 792 juta penduduk yang tersebar di Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Malaysia, Peru, Singapura, Vietnam, Mexico, Canada dan Selandia Baru.

"Jadi kajian mengenai TPP dikaji secara mendalam, karena begitu kita bergabung dalam TPP tentunya daya saing kita harus kuat," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di kantornya, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (28/10).

Pram menjelaskan, dengan bergabungnya Indonesia dalam TPP, maka negara akan menghadapi pasar yang sangat terbuka. "Jadi apakah nanti waktunya, kapan bergabungnya dan apakah akan bergabung tentu perlu pengkajian yang sangat dalam," kata dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memastikan bahwa paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah saat ini bertujuan agar ada efisiensi dalm sistem ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai tempat yang ramah bagi investor. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan pembangunan dan penguatan infrastruktur.

"Dengan demikian, kalau efisiensi kita sudah bisa lakukan, tentunya kita siap untuk bertarung dalam kompetisi pasar global, karena itu tidak bisa dihindari. Nanti di 2019, 2017, 2018 apalagi perbankan sudah semuanya sangat terbuka, ekonomi dunia akan sangat terbuka. Oleh karena itu, lebih baik kita memeprsiapkan sejak sekarang daripada nanti tertinggal," ujar dia.

Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyampaikan keinginannya membawa Indonesia bergabung dalam TPP. (meg)