'Status Bencana Nasional Biarkan Pemda Lepas Tanggung Jawab'

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat dianggap tidak mau mengambil alih tanggung jawab yang muncul akibat kebakaran lahan di sejumlah daerah. Hal itu mengemuka dalam jumpa pers di lembaga demokrasi dan perdamaian Setara Institute, Minggu (1/11).

"Kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, maka Pemerintah pusat yang akan ambil alih semuanya kemudian membiarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pemerintah daerah. Mereka bisa lepas tangan untuk memberi bantuan kepada korban asap," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di kantornya, Minggu (1/11).

Lihat juga: Adopsi Prinsip PBB Jadi Cara Jerat Korporasi Pembakar Hutan

Bonar pun mengungkap fakta mengejutkan yang ditemui pasca membesarnya musibah kebakaran lahan.

Menurutnya, hampir semua daerah yang mengalami bencana asap dan kebakaran lahan tidak memiliki anggaran untuk penanganan musibah itu. Padahal, bencana asap dan kebakaran lahan diketahui kerap terjadi saat musim kemarau menyambangi Indonesia.

Lihat juga: BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta

"Perusahaan juga diuntungkan karena dapat menyimpan sejumlah dana yang seharusnya menjadi kewajiban untuk kompensasi pada para korban. Kalau hanya bencana tingkat lokal, itu merupakan tanggung jawab korporasi dan pemerintah daerah," ujarnya.

(utd)