Tak Ambil Pusing, PKS Serahkan Soal Reshuffle ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu mengenai reshuffle atau perombakan kabinet jilid dua mendadak menyeruak setelah sejumlah petinggi partai politik pendukung pemerintah mengadakan pertemuan di kediaman Megawati Soekarnoputri kemarin. Menanggapi itu, Partai Keadilan Sejahtera tak mau ambil pusing.

Partai yang pada pemerintahan kali ini menempatkan diri sebagai partai oposisi tersebut mengatakan bahwa perombakan kabinet bukan urusan mereka melainkan urusan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Lihat juga: NasDem Sambut PAN Gabung Kabinet

"Itu urusan Presiden," kata salah satu kader PKS Tifatul Sembiring saat ditemui di Depok, Rabu (4/11).

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi tersebut lebih menyoroti ketidaktegasan Partai Amanat Nasional dalam kaitannya terhadap isu perombakan tersebut.

PAN yang sebelumnya menempatkan diri bersama PKS di luar pemerintahan secara tiba-tiba mendeklarasikan dukungannya terhadap pemerintah. Bahkan diisukan mereka telah mengajukan sejumlah nama untuk masuk ke jajaran kementerian.

Tif, sapaan Tifatul, mengungkapkan sikap PAN tersebut menunjukkan ketidaktegasan mereka dalam menghadapi dunia politik. Apalagi, PAN mengaku tetap menjadi bagian Koalisi Merah Putih yang notabene berisi partai oposisi.

"Koalisi ya yang klir saja, dan butuh ketegasan dari PAN," ujar Tif.

Lihat juga: Gaduh Reshuffle, Parpol Diimbau Jaga Suasana Kebatinan Jokowi

"Bahasa itu harus jelas karena mendukung Presiden tapi tidak terlibat termasuk tidak jelas."

Sementara itu Presiden PKS Sohibul Iman tetap menegaskan bahwa posisi PAN tidaklah keluar dari KMP. Meskipun mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintah, PAN tetap menjadi bagian dari KMP.

"Kan sudah jelas, mereka mendukung pemerintah tapi tidak keluar dari KMP," kata Sohibul.

Terkait dengan kegaduhan dan tidak solidnya sejumlah kementerian di pemerintahan kali ini, Tif Sembiring menilai perlu ada stabilitas yang dibangun dalam kabinet sekarang.

Sebagai mantan Menkominfo, Tif mengingatkan pemerintah agar meningkatkan soliditas yang tidak menimbulkan kesan pertengkaran.

"Jika demikian (ada pertengkaran) maka akan terjadi ketidakpastian atau mandeknya program yang akan dijalankan para menteri yang sesuai dengan Nawa Cita," kata Tif yang sekarang menjadi anggota DPR RI tersebut. (sur)