Komnas Perempuan Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menuntut pemerintah memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. Rancangan beleid ini dinilai mendesak untuk segera diundangkan mengingat hanya sebagian kekerasan seksual terhadap perempuan yang diakomodir dalam sistem hukum nasional saat ini.

Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus mengatakan, alih-alih menerapkan hukuman kebiri, pemerintah sebaiknya mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

"Seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Lagipula, pemerkosaan bukan hanya soal penetrasi. Kekerasan seksual bisa terjadi tanpa penetrasi," katanya, baru-baru ini.

Lihat juga: Menteri PPPA: Kebiri Merupakan Pengobatan, Bukan Hukuman

Menurut Komnas Perempuan, hukum pidana Indonesia mengenal pemerkosaan, tetapi terbatas pada penetrasi penis ke vagina. Sementara itu, prosedur pembuktiannya dalam Kitab Hukum Acara Pidana terkesan masih membebani korban.

Selain itu, lanjutnya, pelecehan seksual tidak dikenal dalam sistem hukum yang berlaku saat ini. Selama ini, katanya, kasus tersebut hanya diusut dengan pasal tentang perlakuan tidak menyenangkan.

Lihat juga: Keluarga, Kunci Cegah Korban Jadi Pelaku Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan juga menilai UU Hukum Pidana maupun UU Kesehatan menekankan pada larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi. Akibatnya, dalam tindak aborsi, perempuan menjadi pihak yang dipidanakan. Sejumlah peraturan daerah juga dinilai memiliki muatan hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan bernuansa seksual.

Kejahatan Seksual Meningkat

Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus masuk dalam daftar Prolegnas Tambahan 2015-2019, sebagai lex specialist untuk mencegah kekerasan seksual dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Adapun, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi: pelecehan seksual, kontrol seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan perlakuan dan penghukuman lain yang tidak manusiawi yang menjadikan seksualitas sebagai sasaran dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan.

Selain itu, jelas Magdalena, Komnas Perempuan juga menyoroti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian yang belum berjalan optimal padahal telah ada lebih dari 305 unit di kabupaten/kotamadya.

"Selain itu, setidaknya telah ada 63 Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang bernaung di rumah sakit untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Jumlah ini masih sangat terbatas dan dukungan bagi layanan yang tersedia sangat tergantung pada kapasitas sumber daya yang ada di rumah sakit tersebut," demikian tertulis dalam siaran pers Komnas Perempuan.

Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mencatat, selama periode 2010-2014 terjadi lebih dari 21 juta kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota.

Lihat juga: Pelaku Kejahatan Seksual Pilih Dihukum Mati daripada Dikebiri

Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 hingga 58 persen merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya, adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak.

Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2010, tercatat 2.046 kasus, di antaranya 42 persen merupakan kejahatan seksual.

Pada 2011, terjadi 2.462 kasus, di antaranya 58 persen merupakan kejahatan seksual. Pada 2012 meningkat lagi menjadi 2.637 kasus, di antaranya 62 persen merupakan kejahatan seksual.

Peningkatan yang cukup besar terjadi pada 2013 yaitu 3.339 kasus dengan jumlah kejahatan seksual sebesar 62 persen. Kemudian, pada 2014 (Januari-April) telah terjadi 600 kasus dengan jumlah korban 876 orang, di antaranya 137 kasus adalah pelaku anak. (ags)