Luhut Buka Opsi Biaya Jasa Pelobi Masuk APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membuka opsi untuk memasukkan pembiayaan pengunaan jasa pelobi (lobbyist) untuk masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berikutnya. Hal ini menyusul adanya tudingan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan jasa para pelobi dengan biaya US$80.000 untuk bisa mendapat akses ke Gedung Putih, para pejabat Washington dan bertemu Presiden Barack Obama.

Luhut menjelaskan, jelang kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat, para pengusaha Indonesia menyewa jasa konsultan public relation agar dapat bertemu dengan komunitas pebisnis di negeri Paman Sam.

Menurutnya, lobi-lobi tersebut dilakukan untuk kepentingan perdagangan di berbagai sektor, seperti kelapa sawit, bubur kertas (pulp), udang, dan lingkungan. Kunjungan Presiden, tuturnya, dijadikan para pebisnis tersebut sebagai momentum untuk melakukan pendekatan ke beberapa pihak yang dianggap penting.

Lihat juga: Lawatan Jokowi ke AS, Luhut Sebut Lobi Digelar Antarpebisnis

"Kami refer pembicaraan itu boleh-boleh saja, karena itu menyangkut lapangan kerja di dalam negeri dan itu common practice di Amerika. Di Amerika itu hal-hal yang lumrah. Cuma satu-satunya, cuma dua negara yang tidak punya lobi di Amerika, Indonesia dan Myanmar, atau Kamboja," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/11) malam.

Negara lain seperti Singapura, China, dan Filipina, imbuh Luhut, memiliki pelobi resmi dari pihak pemerintah masing-masing di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia mengaku ingin menerapkan hal yang sama di Indonesia.

"Saya malah terpikir elok juga mungkin di masukkan ke APBN ke depan untuk lobi-lobi semacam itu, lobi-lobi untuk kepentingan perdagangan kita, karena harus ada urusan juga misalnya ke kongresnya, itu kan harus diuruskan. Saya sedang terpikir, saya nanti akan konsultasikan, laporkan ke Presiden," katanya.

Lihat juga: Pemerintah AS Benarkan Penyewa Jasa Lobi dari Indonesia

Luhut menegaskan bahwa dalam kunjungan ke Amerika Serikat beberapa saat lalu, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak menggunakan jasa pelobi, karena seluruh urusan persiapan dan negosiasi dilakukan langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Saya kan pergi juga sebagai kepala Kantor Staf Presiden ke White House bertemu Susan Rice, membicarakan agendanya dengan duta besar kita di sana, dengan Ibu Retno (Menlu)," ujarnya.

Luhut menambahkan, "Jadi saran saya pada kalian (awak media) yang muda-muda, enggak usah kita terjebak, terbawa pada gendangnya orang luar. Itu pesan saya. Saya sebagai perwira mengatakan tidak ada salah yang kita buat. Kita punya kehormatan, punya harga diri yang tidak akan kita jual ke negara manapun juga."

Lihat juga: Menlu Beberkan Rapat-Rapat Persiapan Sebelum Jokowi ke AS

Sebelumnya beredar sebuah artikel yang mengungkapkan adanya kontrak penggunaan jasa lobi oleh perusahaan konsultan asal Singapura Pereira International PTE LTD kepada perusahaan jasa lobi asal Las Vegas R&R Partners Inc.

Artikel tersebut ditulis dan dipublikasikan oleh seorang dosen Ilmu Politik Asia Tenggara, Michael Buehler dari School of Oriental and African Studies di London pada Jumat (6/11) melalui situs https://asiapacific.anu.edu.au.

Dalam artikel tersebut dikutip data dari dokumen Kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada 17 Juni 2015, terkait kesepakatan kerja sama antara Pereira International PTE LTD dan R&R Partner's Inc.

Dengan demikian, R&R Partner's Inc berperan sebagai konsultan bagi para pejabat Indonesia supaya mendapatkan akses ke Washington dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. (pit)