Luhut Pastikan Aturan Ujaran Kebencian Bukan Produk Era Orba

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan kembali memaparkan alasan pemerintah mendukung surat edaran Kapolri kepada Kepala Satuan Wilayah di seluruh Indonesia tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech).

Luhut menyatakan, surat edaran itu tidak akan membawa Indonesia kembali ke rezim Orde Baru.

"Ada yang katakan Luhut mau gunakan gaya Orde Baru. Saya katakan, dalam bahasa saya, 'kepala kau'. Tulisan-tulisan penghinaan itu keterlaluan," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/11).

Luhut menuturkan, surat edaran tersebut sebenarnya bertujuan untuk mendisiplinkan warga bangsa. Menurutnya, demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Luhut memaparkan, dalam menjalankan demokrasi, warga negara memiliki batasan-batasan. Ia mencontohkan, negara-negara yang telah lama mengimplementasikan demokrasi juga melarang demonstrasi digelar hingga malam hari.

Pilihan Redaksi KontraS Minta Kapolri Revisi Surat Edaran Ujaran Kebencian Soal Ujaran Kebencian, Kebebasan Pendapat Bakal Terpasung? Sebanyak 42 Tim Ikut Lomba Aplikasi Pilkada Serentak

Purnawirawan TNI Angkatan Darat berbintang empat ini pun menegaskan, selama ia menjabat sebagai Menko Polhukam, selama itu pula ia akan mendukung peraturan internal Polri tentang penanganan ujaran kebencian.

"Selama saya menjadi Menko Polhukam, itu yang saya mau. Saya katakan kepada Kapolri, 'go ahead, saya yang bertanggung jawab'," katanya.

Akhir bulan lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menandatangani surat edaran soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech untuk Kepala Satuan Wilayah seluruh Indonesia. Surat edaran itu menjelaskan cara penanganan ujaran kebencian agar tidak meluas dan menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan salinan yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum, Kamis (29/10), surat edaran yang sudah dibahas sejak masa kepemimpinan Jenderal Sutarman itu diformalkan dengan Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut ditandatangani Badrodin pada 8 Oktober 2015 dan telah disebarkan ke daerah-daerah.

"Untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konfliksosial yang meluas," bunyi surat tersebut. (pit)