Lulung Keberatan ICW Sebut Ahok Bersih

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana mengkritisi langkah Indonesia Corruption Watch soal laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).  

Menurut Haji Lulung, sapaan Lunggana, ICW saat ini telah berbeda dengan dulu. "Jika saya mau mengkritisi, kenapa ICW jadi berubah, apakah tidak malu ICW ini?" kata Lulung saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/11).

Lulung menuding ICW sekarang lebih sering membela per individu seseorang daripada menyoroti permasalahan korupsi di Indonesia. Perkataan Lulung tersebut ditujukan pada sikap ICW yang dianggap membela Ahok dalam pertikaiannya dengan Ketua BPK DKI Jakarta Efdinal.

Lihat juga: Laporkan Pejabat BPK, ICW Dituding Berpihak ke Ahok

Lulung berpandangan bahwa ICW tidak bisa begitu saja mengatakan Ahok sebagai gubernur yang bersih. Jika memang ICW menganggap Ahok bersih maka perlu ada pengujian untuk mengetahui kebenarannya.

"Tak bisa dibilang Ahok (sapaan Basuki) itu bersih, itu perlu diuji. Kan Ahok masih jadi gubernur beberapa tahun lagi," ujarnya.

"Kenapa tak mengatakan Haji Lulung bersih? Saya juga bisa mengklaim diri saya bersih,” lanjut Lulung.

Lulung berharap agar ICW bisa kembali bersifat independen seperti dulu karena ICW sekarang tidaklah independen. Apalagi, kata Lulung, ICW merupakan salah satu lembaga yang menjadi harapan masyarakat.

Lihat juga: Ahok Sebut Taufik Hina ICW soal Pelaporan Pejabat BPK

Dia lantas menyinggung nama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang merupakan pendiri dari ICW. Lulung mengaku menghormati Teten tapi menyayangkan tindakan lembaga yang pernah dibuatnya itu.

"Saya hormat sekali dengan Teten Masduki, dia kan pendiri ICW. Namun ICW sekarang-sekarang ini tidak independen."

Lihat juga: Kepala BPK DKI Bantah Tudingan ICW

Terkait dengan pelaporan ICW ke BPK RI, Lulung menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan yang dilakukan BPK DKI Jakarta. Jika memang ada kesalahan yang telah diperbuat oleh BPK DKI maka lebih baik diuji untuk benar-benar terbukti kebenarannya.

"Benar tidaknya BPK harus diuji karena BPK tidak akan melakukan hal yang dianggap bertentangan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu. (obs)