Situs Resmi Pengadilan Rakyat 1965 Terblokir

Jakarta, CNN Indonesia -- Situs resmi Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965, terblokir Kamis siang (12/11). IPT 1965 digelar di Den Haag, Belanda, 10-13 November.

Website IPT 1965 tersebut beralamat di 1965tribunal.org. Situs itu memuat perkembangan terbaru dari sidang rakyat 1965 yang berlangsung di Den Haag, termasuk artikel dan video-video kesaksian para korban Tragedi 1965 yang dikemukakan di hadapan majelis hakim IPT 1965.

“Memang website kami tidak bisa dibuka. Baru saja siang ini. Padahal sejak kemarin situs ini terbuka sekali dan ramai ditonton,” kata Tim Media IPT 1965, Agnes, kepada CNN Indonesia.

Saat ini pada situs tersebut terpampang tulisan “ERROR 403 -  FORBIDDEN.”

Lihat juga: Jusuf Kalla soal Sidang Rakyat 1965: Itu Pengadilan Semu

Saat ini Tim IPT 1965 sedang mengecek apa yang terjadi dengan situs mereka. “Mungkin dibajak atau diblok, sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Agnes.

Meski situs terblokir, video-video persidangan IPT 1965 tetap dapat dilihat melalui YouTube lewat akun International People’s Tribunal 1965.

Selain itu, Tim Media IPT 1965 juga menggelar nonton bareng live streaming Pengadilan Rakyat 1965 di Jakarta Timur.

Lihat juga: Menyaksikan Sidang 1965 di Beranda Rakyat

Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana berharap Pengadilan Rakyat 1965 dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965.

G30S yakni tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa semalam itu diduga memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap mereka yang dituding sayap kiri.

Lihat juga: Wieringa: Semua soal Gerwani Bohong, Tak Ada Tarian Telanjang

Jaksa Penuntut Umum pada IPT 1965, Todung Mulya Lubis, mengatakan sidang rakyat itu digelar bukan untuk membela Partai Komunis Indonesia, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan kejahatan kemanusiaan pada periode 1965 seperti yang juga menjadi kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (agk)