Tak Cuma ke MKD, Sudirman Said Diminta Lapor ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said diminta juga melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya politikus yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. Tindakan yang dilakukan politikus tersebut menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius merupakan upaya penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri.

"Sudirman Said jangan membatasi perjuangan untuk mencari kebenaran dalam kasus ini, kalau hanya laporan di MKD, sangat politis karena melibatkan politikus," kata Lucius kepada CNN Indonesia, Selasa (17/11).

Lihat juga: Media Jepang Sebut Setya Novanto Ikut Lobi Pembelian Pesawat

Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham kepada Freeport menurut Lucius adalah pelanggaran serius.
Apalagi jika benar politikus yang yang dilaporkan Sudirman itu juga meminta jatah 49 persen saham sebuah perusahaan pembangkit listrik di Papua.

"Ada potensi korupsi di sini sehingga KPK bisa menyelidiki lebih lanjut, Sudirman juga sebaiknya membawa barang bukti ke KPK" katanya.

Lucius sendiri mengaku pesimistis pada MKD. Berkaca pada penanganan laporan oleh MKD selama ini yang dinilai tak memberikan sanksi tegas.

Lihat juga: Kemampuan MKD Tangani Laporan soal Calo Freeport Diragukan

Namun ia masih berharap MKD bekerja secara profesional karena bukti yang diberikan Sudirman Said cukup lengkap. MKD juga diharapkan bisa bekerja secara lebih transparan terutama dalam menangani kasus yang dilaporkan Sudirman Said itu.

Kemarin Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya politikus yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. Sebagai imbalannya, politikus tersebut menjamin kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan diperpanjang.

Selain meminta jatah saham yang katanya untuk Presiden dan Wakil Presiden, politikus tersebut juga meminta jatah 49 persen saham sebuah pembangkit listrik di Papua.

Lihat juga: Merekam Jejak Politisi dan Pengusaha Calo Kontrak Freeport

Sementara itu Setya Novanto usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin membantah bahwa dirinya tak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa media memang sudah menyebut bahwa politikus yang dilaporkan Sudirman itu adalah Setya.

“Saya tidak tahu isi laporannya karena belum lihat isinya. Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) selalu bekerja dengan baik, karena MKD ini bisa menjaga supaya kewibawaan anggota DPR itu supaya baik,” kata Setya. (sur)