Polri Tunggu Laporan Pencatutan Nama Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat lebih dulu menangani kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta jatah saham ke PT Freeport Indonesia. 

Namun, kata Badrodin, Polri siap menindaklanjuti seandainya kasus itu dilaporkan ke institusinya. "Kalau di sana tidak puas, mau dilaporkan (ke polisi) boleh," ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/11).

Badrodin mengatakan Polisi bisa saja menangani kasus tersebut jika di dalamnya ada dugaan korupsi. Namun, dia belum berani menilai apakah dugaan tersebut memang ada.

Lihat juga: Bambang Soesatyo Sebut Setya Novanto Harus Minta Maaf

Selain itu, jika kasus korupsi, bisa saja dugaan pelanggaran hukum diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ketimbang kepada Polri.

Lihat juga: Tudingan Said dianggap Fadli Zon Manuver Politik

Polri, kata Badrodin, baru bisa mengusut kasus ini jika terlebih dahulu menemukan bukti-bukti yang mendukung. Saat ini, kata dia, Polri akan mengikuti proses yang sudah berlangsung.

"Tentu Pak Menteri (Sudirman Said) kan sudah lapor ke Presiden. Presiden mungkin sudah memberikan arahan ke Menteri. Bagaimana kok kita maju-maju (mengusut)," ujarnya.

Namun, jika Menteri melaporkan kasus ini ke Polisi, kata Badrodin, institusinya siap menindaklanjuti.

Lihat juga: Jejak Kontroversi Ketua DPR Setya Novanto

Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan adanya politikus yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham kepada Freeport. Sebagai imbalannya, politikus tersebut menjamin kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan diperpanjang.

Selain meminta jatah saham yang katanya untuk Presiden dan Wakil Presiden, politikus tersebut diduga juga meminta jatah 49 persen saham sebuah pembangkit listrik di Papua.

Sementara itu Setya Novanto usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin membantah bahwa dirinya tak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa media memang sudah menyebut bahwa politikus yang dilaporkan Sudirma itu adalah Setya.

“Saya tidak tahu isi laporannya karena belum lihat isinya. Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) selalu bekerja dengan baik, karena MKD ini bisa menjaga supaya kewibawaan anggota DPR itu supaya baik,” kata Setya. (bag)