Jokowi soal Setya Novanto: Hormati Proses di Mahkamah Dewan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi meminta semua pihak menghormati proses verifikasi yang akan dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Kita harus menghormati proses di MKD," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/11).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengemukakan Presiden sesungguhnya sudah mengetahui masalah tersebut dari laporan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said beberapa waktu lalu.

"Mengenai proses selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden menghormati proses yang dilakukan oleh Menteri. Pemerintah sungguh-sungguh tidak ingin terlibat atau ikut campur dalam urusan di MKD. Itu sekarang domainnya sepenuhnya di MKD," ujar Pram.

Lihat juga: Divestasi Mandek, Jokowi Didesak Seret Freeport ke Arbitrase

Pramono menyatakan, dengan atau tanpa kasus tersebut, tak akan mempengaruhi keputusan yang sudah diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden soal saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Selama ini, kata Pram, banyak pihak yang mencoba menjembatani pertemuan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Namun Presiden Jokowi tidak pernah mau hadir dalam pertemuan yang diatur oleh broker.

"Ada beberapa orang yang mencoba untuk menjembatani pemilik Freeport bertemu dengan Presiden. Presiden menyatakan tidak akan pernah bertemu melalui middle man atau arrangement siapa pun karena Presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik Freeport tersebut," ujar Pram.

Jokowi juga menurutnya telah mengetahui sejumlah pihak yang disebut terlibat dalam perkara pencatutan namanya. Presiden membaca dan mendengar rekaman yang menjadi bukti kasus tersebut.

"Yang jelas Presiden sudah memiliki data secara lengkap, baik itu rekaman, transkrip, dan Presiden ini mata dan telinganya banyak sehingga ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mengatasnamakan Presiden. Perlu hati-hati," kata dia.

Lihat juga: Rizal Ramli: Dua Kubu Elite Perankan Sinetron Politik Freeport

Istana yakin bahwa rekaman yang diterima Presiden merupakan bukti asli. "Kalau rekamannya diperdengarkan pada kami, masak diragukan?" kata Pram.

Sudirman melapor ke MKD ada politikus yang mencatut nama Jokowi-JK untuk meminta jatah saham kepada Freeport. Sebagai imbalannya, politikus tersebut menjamin kontrak karya Freeport akan diperpanjang. (agk)