Golkar Minta Mahkamah Dewan Tak Hukum Berat Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bersikap bijak dalam memproses kasus yang kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

"Kami minta MKD bijaksana tidak memberikan sanksi yang berat kepada Novanto," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/11).

Selain itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga berharap agar MKD memberikan sanksi yang adil, setelah melakukan klarifikasi. Sebab, menurutnya belum tentu Setya Novanto bersalah dalam kasus ini.

"Harapan kami bersama fraksi, MKD berikan sanksi yang seadil-adilnya," ujar Bambang.

Lihat juga: Golkar Kerahkan Anggota Fraksi di MKD Bantu Setya Novanto

Bambang juga mengimbau kepada fraksi lainnya, agar dapat memahami posisi Setya Novanto, karena masih belajar dan baru setahun menjabat sebagai pimpinan parlemen.

Terkait instruksi Partai Golkar yang membantu Setya Novanto melalui kader di MKD, Bambang menjelaskan bahwa komunikasi itu dilakukan secara informal. Hal ini hanya untuk mengingatkan bahwa kader Golkar di MKD bersikap adil dan mendorong kasus diproses secara transparan.

"Kami menyampaikan secara informal, mendorong kawan-kawan bersikap adil, mengingatkan MKD tidak boleh rapat tertutup, harus terbuka agar publik tahu bersalah atau tidak," kata Bambang.

Sebab, Bambang menuturkan, Partai Golkar mengharapkan agar kasus ini dibuka secara transparan, agar masyarakat mengetahui siapa yang salah. Sehingga, ketika Setya Novanto diketahui tidak bersalah masyarakat bisa memaafkan.

Lihat juga: Menteri ESDM soal Freeport: Tugas Saya Mengatasi Kerikil

Bambang menyatakan jika Setya Novanto tidak terbukti bersalah, maka pihaknya akan berencana melaporkan balik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, karena telah melakukan pencemaran nama baik, dan juga mempertanyakan motif rekaman itu.

"Yang bersangkutan mencoba pencemaran nama baik dan ini yang merekam dan menyerahkan ke menteri motifnya apa?" kata Bambang.

Tak Berencana Investigasi

Bambang mengaku Golkar sejauh ini tidak akan menggelar investigasi maupun sidang etik dalam kasus yang menjerat Setya Novanto.

"Kami enggak berencana untuk itu," ujar Bambang.

Hal ini dikarenakan dalam pembicaraan itu belum terbukti kebenarannya. Ia masih menduga jika rekaman diungkap secara lengkap, maka ada kemungkinan terdapat pembicaraan yang lebih seram dan tidak terkait dengan Setya Novanto.

Lihat juga: Kasus Setya Novanto Pertaruhan Kredibilitas DPR

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat Ketua DPR, Setya Novanto, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Setya Novanto diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan meminta saham dalam pembicaraan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal ini dilaporkan Sudirman Said ke MKD, Senin kemarin (16/11).

"Sudah ada MKD, bagaimana soal etika, pelanggaran, nanti ditentukan hasilnya setelah bersidang," kata Ical. (bag)