TNI: Helikopter VVIP Antipeluru Bukan Cuma untuk Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia menyatakan pembelian helikopter antipeluru untuk very very important person (VVIP) tak hanya ditujukan untuk Presiden. Helikopter yang akan tiba tahun depan tersebut, AgustaWestland AW101, bisa digunakan oleh pejabat-pejabat penting negara selain Jokowi.

“Jadi perlu diluruskan. Peruntukan helikopter ini kan untuk VVIP, jadi bisa saja dipakai Wakil Presiden, pejabat tinggi, sampai tamu negara,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto kepada CNN Indonesia, Selasa (24/11).

Lihat juga: TNI Akan Beli Setengah Lusin Helikopter VVIP Antipeluru

Pekan lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden dan Wakil Presiden memerlukan helikopter antipeluru demi keamanan mobilitas kedua pemimpin tertinggi RI itu, termasuk jika bepergian ke daerah-daerah dengan akses sulit yang mengandalkan transportasi udara.

“Helikopter untuk presiden selama ini Super Puma. Tapi itu sesungguhnya bukan untuk VVIP karena tak antipeluru. Kami perlu yang memang untuk VVIP,” kata Gatot saat rapat kerja dengan Komisi I DPR pekan lalu. (Simak Fokus: HELIKOPTER UNTUK PRESIDEN)

Super Puma yang biasa digunakan para Presiden RI itu sempat dioperasikan oleh Skuadron 17 VIP TNI AU yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebelum kemudian dirawat dan dioperasikan oleh Skuadron 45 VIP yang juga bermarkas di Halim.

Lihat juga: Menanti Skuadron Sukhoi Siluman Angkatan Udara

Skuadron 17 dan 45 tersebut merupakan skuadron khusus yang menerbangkan pesawat-pesawat atau helikopter-helikopter untuk VIP dan VVIP. Skuadron 17 misalnya pernah membawa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dengan Boeing 737. Sementara Skuadron 45 mengkhususkan pada pengoperasian helikopter atau rotary wing aircraft.

Panglima TNI menyatakan pembelian helikopter antipeluru AgustaWestland AW101 buatan perusahaan gabungan Inggris-Italia itu bukan atas permintaan Presiden Jokowi.

“Saya tegaskan, pengadaan helikopter VVIP bukan oleh Sekretariat Negara, tapi oleh TNI AU. Jangan dipikir ini request Bapak Presiden,” kata Gatot.

Lihat juga: Saingi Sukhoi, Swedia Tawarkan Jet Tempur ke Indonesia

Kadispen TNI AU menyampaikan hal serupa. “Pembelian helikopter VVIP sudah tercantum dalam rencana strategi TNI AU 2015-2019, memakai anggaran TNI AU. Pengoperasiannya pun diatur TNI AU karena kami lebih tahu,” ujar Dwi.

TNI AU tak hanya akan membeli satu helikopter VVIP, melainkan total sedikitnya enam helikopter sampai periode 2019 atau akhir kepemimpinan Jokowi. Pengadaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran RI.

Lihat juga: TNI: Heli VVIP Antipeluru Siap Dikirim Italia, Tinggal Bayar

(agk)