"Mungkin pada Jumat akan ada pemecatan kepala dinas," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11).
"Saya tidak tahu berapa orang tapi yang sudah kelihatan tidak benar akan di-staf-kan saja," kata Ahok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ahok, dalam setiap penganggaran ada sekitar 40 ribu kegiatan untuk pengadaan barang, dan itu biasanya dipilih menggunakan sistem penunjukkan langsung. Sistem tersebut, kata Ahok bisa menghabiskan dana mencapai Rp 1 triliun.
Ahok menilai kegiatan Dinas Pariwisata dan Budaya lebih mementingkan penyelenggaraan acara festival dibanding membenahi objek-objek pariwisata.
Ahok juga menilai dalam beberapa tahun terakhir, Disparbud juga melupakan hal-hal penting lain seperti revitalisasi museum. Oleh sebab itu, Ahok menegaskan akan mengurangi jatah anggaran Disparbud dalam R-APBD 2016.
"Mereka (Dinas Pendidikan) mengundang pengajar bahasa inggris sebanyak 20 orang dengan biaya di bawah Rp 200 juta," kata kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11).
Kegiatan tersebut menurut Ahok dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Hal itu dicurigai Ahok karena dinilainya terlalu mahal.
Menurutnya, penunjukan langsung untuk kegiatan bernilai di bawah Rp 200 juta memang banyak yang disalahgunakan oleh para pemain anggaran.
Selain itu, Ahok juga menyoroti anggaran honor untuk orang yang merawat gedung pendidikan. Seharusnya, kata Ahok, orang-orang tersebut sudah tidak perlu lagi diberikan honor.
Nyatanya, masih menemukan adanya pemberian upah kepada orang-orang tersebut dengan cara memanipulasi nama dari tenaga honorer tersebut.
"Mereka masih memasukkan dengan menggunakan nama tenaga ahli progammer," kata Ahok.
Upah tenaga honorer tersebut untuk satu orang Rp 400 ribu. Upah ini dikalikan jumlah hari kerja dan jumlah lokasi yang didatangi pekerja honorer ini. (utd)