PPATK: Ada Aliran Dana Terorisme dari Australia ke Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengatakan, institusinya menemukan aliran uang dari Australia ke Indonesia yang diindikasikan akan digunakan kelompok tertentu untuk membiayai tindak pidana terorisme.

Yusuf berkata, temuan PPATK tersebut menjadi satu dari sekian perhatian pemerintah Indonesia dalam International Counter-Terrorism Summit di Sydney, Australia, pertengahan November lalu.

"Kami menemukan, ada oknum di Australia, menerima sumbangan dari luar negeri. Lalu sumbangan itu ia kirimkan ke Indonesia," ucap Yusuf di Jakarta, Kamis (26/11).

Lihat juga: ISIS Buka Lowongan Manajer Kilang Minyak, Gaji Rp3 Miliar

Yusuf memaparkan peraturan perundang-undangan memaksanya tidak menjelaskan temuan PPATK secara lebih detil kepada publik.

Untuk menanggulangi terorisme sebagai tindak pidana trans-nasional, negara-negara peserta forum di Sydney sepakat melakukan pertukaran analisis transaksi keuangan secara regional.

Lihat juga: Efek Mengerikan Obat 'Doping' Tentara ISIS

Menurut Yusuf kesepakatan serupa sebelumnya telah diimplementasikan secara bilateral oleh Indonesia dan Australia.

Tindak lanjut lain dari International Counter-Terrorism Summit 2015 adalah melaksanakan kampanye antiterorisme regional yang juga akan diikuti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja.

"Akan ada saling tukar informasi dengan negara peserta lainnya. Lalu juga akan ada konferensi lanjutan tahun depan di Indonesia," kata Yusuf.

Lihat juga: Cegah Radikalisasi, Italia Beri Pemuda Rp7 Juta untuk Piknik

Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK Brigadir Jenderal Firman Shantyabudi mengatakan, kebiasaan masyarakat Indonesia menyumbang dana sosial tanpa mencantumkan identitas berpotensi menjadi sumber pencucian uang.

Firman berkata, karena tidak beridentitas, aliran dana sosial tersebut tidak dapat dilacak oleh PPATK. Menurutnya, dunia internasional mendesak pemerintah Indonesia mengubah kebiasaan masyarakat ini.

"Negara-negara lain minta semua aliran dana harus jelas. Salah satu rekomendasi bagi Indonesia adalah untuk mengatur ini, supaya tidak ada lagi nama 'hamba Allah'," kata Firman.

Mengutip rekomendasi untuk Indonesia, Firman menuturkan, berapa pun anggaran yang dialirkan, jika tidak dilengkapi indentitas maka dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak jelas. (bag)