Lulung Sebut Jadi Penyebab Dua Pejabat Jakarta Dicopot Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham ‘Lulung’ Lunggana mengomentari pencopotan dua pejabat eselon II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lulung mengklaim memiliki andil terkait pencopotan dua pejabat tersebut. "Itu gara-gara saya diperiksa (Badan Reserse Kriminal Mabes Polri)," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/11).

Dalam pemeriksaan di Bareskrim tersebut, kata Lulung, dia menjelaskan mekanisme kenapa anggaran DKI Jakarta pada 2014 bisa dialokasikan untuk pengadaan alat uninterruptable power supply (UPS).

Menurut Lulung, jika memang anggaran UPS itu ‘siluman’, kenapa di awal pengesahan rancangan APBD, alokasi dana ke pengadaan UPS bisa dibahas hingga disahkan.

"Jika memang tak dibahas, lalu siapa yang memasukkan program itu ke Bappeda, kan ada oknum," kata Lulung.

Oknum-oknum tersebut, ujar Lulung, tak mungkin berani bekerja jika tidak ada aktor yang menggerakkan mereka semua. Lulung menyebutnya sebagai ‘konspirasi’ yang akan berujung pada satu nama yang mengeluarkan seluruh perizinan.

Untuk bisa mencairkan dana pelelangan, kata Lulung, dibutuhkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P) dan surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, lanjut Lulung, berarti pihak yang membubuhkan tanda tangan adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ahok yang membuat SP2D. Makanya jika semua fair, maka Ahok lah yang paling bertanggung jawab," ujar Lulung.

Lihat juga: Ahok: Kadis Pariwisata Tak Dicopot karena Anggaran Besar

Sebelumnya, Ahok mencopot Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jakarta Andi Baso dari jabatan mereka.

Menurut Ahok, keduanya dicopot lantaran diduga memiliki hubungan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat UPS anggaran 2014.

Saat kasus tersebut terjadi, Andi menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sedangkan Lasro disebut Ahok bertanggung jawab di Dinas Pendidikan.

Posisi Lasro akhirnya digantikan oleh Meri Ernahani yang sebelumnya menjabat Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan. Sementara Junaedi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Korpri DKI Jakarta menggantikan posisi Andi Baso. (agk)