Tunjangan Rumah DPRD Riau Rp30 Juta/Bulan Dinilai Tak Wajar

Pekanbaru, CNN Indonesia -- Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia Untuk Transparansi (Fitra) menilai usulan tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD Riau sebesar Rp30 juta per bulan tidak wajar. Apalagi jika diukur dengan kinerja yang telah dilakukan.

"Tak bisa dipungkiri memang anggota DPRD masuk dalam urusan pemerintah dan selevel dengan pejabat. Tapi ini persoalan kewajaran yang mestinya harus diukur dengan kinerja," kata Koordinator Fitra Riau Usman di Pekanbaru, Sabtu (12/12) sebagaimana dilansir Antara.

Tunjangan rumah tersebut naik memang bertambah dibanding yang diterima saat ini sebesar Rp19 juta per bulan. Tunjangan itu diberikan karena 65 anggota DPRD Riau kecuali empat pimpinan belum memiliki rumah dinas.

Pilihan Redaksi Nenek Miskin vs Tunjangan DPR Ramai-ramai Tolak Kenaikan Tunjangan Dewan Anggota DPR Koordinasi untuk Kembalikan Kenaikan Tunjangan Setelah BUMN, Kini Tunjangan Dua Kemenko Ikutan Naik

Menurut Fitra, kinerja anggota DPRD Riau bisa diukur lewat produk legislasi yang sudah dikerjakan setahun ini. "Jangan tiba-tiba saja minta tunjangan dinaikkan, tapi belum beruat apa-apa. Ini menjadi catatan, agar DPRD Riau meilihat apa saja yang sudah dihasilkannya," ujar Usman.

DPRD Riau selama 2015 baru menyelesaikan empat peraturan daerah (perda) yakni tentang Taman Hutan Raya, Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan, Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2014, dan Perda Kumulatif APBD Perubahan 2015.

Saat ini sedang dikerjakan enam rancangan perda, dua di antaranya sudah berjalan selama beberapa bulan. Keduanya adalah Raperda Pelestarian Budaya Melayu dan Raperda Pemanfaatan Tanah Ulayat. Kemudian awal Desember lalu DPRD Riau melalui rapat paripurna membentuk empat panitia khusus untuk mengerjakan empat raperda.

Keempatnya adalah Raperda Pemberian Bantuan Pendidikan usulan Komisi E, Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal bagi Usaha Bidang Perekonomian usulan Komisi B, dan tentang Penyelenggaraan Perkebunan inisiatif Pemprov Riau.

Terkait tunjangan rumah tersebut, saat ini proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 masih dibahas pemerintah dan Badan Anggaran DPRD Riau. Rancangan APBD yang diproyeksikan Rp11,2 triliun itu akan disahkan Senin mendatang (14/12). (rdk/rdk)