Peruri Bantah Terlibat Pemalsuan Buku KIR

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) membantah terlibat sindikat pembuatan buku KIR palsu angkutan umum seperti yang disebutkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, pada pekan lalu.

"Saat itu kami langsung koordinasi internal untuk mengecek seluruh proses bisnis di lingkungan Peruri yang diyakini benar," kata Sekretaris Perusahaan Peruri Eddy Kurnia dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari Antara, Senin (14/12).

Eddy menjelaskan pihaknya memeriksa posisi ulang bisnis pembuatan buku KIR dan melakukan evaluasi mendalam di mana Peruri terbukti menjalankan seluruh pesanan sesuai prosedur.

Lihat juga: Polisi Ungkap Kasus Pemalsuan Buku KIR

Lebih jauh, Eddy menyampaikan Peruri bersama perusahaan lain mendapatkan pesanan cetakan berdasarkan penunjukkan dari instansi pemerintah berwenang. Selanjutnya, instansi tersebut menunjuk beberapa distributor buku KIR.

Eddy menambahkan distributor yang ditunjuk pemerintah diperbolehkan memesan blanko buku KIR kepada pencetak termasuk Peruri.

"Namun, setelah blanko diserahkan ke distributor sudah bukan menjadi kewenangan pencetak," kata Eddy.

Lihat juga: Hasilkan Rp 231 Miliar, Laba Peruri Lebih Tinggi dari Target

Secara keseluruhan, ujar Eddy, tugas Peruri adalah mencetak sesuai pesanan sementara pengawasan pengisian blanko buku KIR sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang.

Eddy kemudian meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai tingkat kualitas dan keamanan buku KIR yang dicetak Peruri karena profesional dan sesuai permintaan pemesanan.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya mengatakan buku KIR palsu angkutan umum diduga dicetak dengan melibatkan Peruri.

"Buku KIR itu dikeluarkan oleh Peruri yang merupakan instansi satu-satunya yang berhak mencetak," ujar Kapolda Metro Irjen Tito Karnavian, Selasa (8/12).

Menurut Tito, sindikat pemalsu buku KIR itu melibatkan oknum tenaga kontrak pada PT UP Dinas Perhubungan Jakarta Timur benama Eryanto alias Jablay dan Pekerja Harian Lepas (PHL) Dishub Pulo Gebang Frenky Leo.

Tito mengatakan praktik ilegal itu mengakibatkan sejumlah armada angkutan umum yang tidak laik jalan mendapatkan buku KIR tanpa pemeriksaan namun dapat beroperasi. Alhasil, sejumlah angkutan umum kerap terjadi kecelakaan karena rem tidak berfungsi, ban lepas maupun asap knalpot pekat sehingga mengancam keselamatan jiwa penumpang. (antara)