Agung Laksono: Akrobat Politik MKD Bisa Merusak Stabilitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menyatakan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto bisa merusak stabilitas politik nasional kalau Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyidangkan perkara Setya tak bisa menegakkan secara benar.

“MKD jangan sampai ‘masuk angin’ dalam memutuskan masalah itu. Sudah jelas terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR,” tutur Agung kepada CNN Indonesia, Selasa (15/12).

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol itu meminta seluruh anggota MKD serius dan obyektif dalam menegakkan etik demi menegakkan martabat lembaga DPR. “MKD jangan melakukan akrobat politik, harus serius menegakkan etik untuk menjaga marwah DPR,” kata Agung. “Bisa atau tidak MKD membangun kredibilitas DPR.” (Baca: Anggota MKD Saling Lapor ke Mahkamah Dewan)

Pilihan Redaksi Pansus Freeport Dianggap Alihkan Persoalan Setya Novanto Agung Laksono: MKD Jangan Main-main Bikin Putusan Setya MKD Isyaratkan Setya Novanto Dicopot dari Ketua DPR Kembali Periksa Bos Freeport, Kejaksaan Putar Ulang Rekaman

Agung menyatakan masyarakat luas sangat menanti keputusan MKD sehingga keputusan yang dikeluarkan nanti juga harus menyerap aspirasi rakyat. Menurut Agung kemarahan rakyat tidak bisa dibentung jika keputusan MKD tidak benar.

Karena itu, lanjut politikus senior ini, partai-partai politik yang menempatkan anggotanya di MKD harus menyadari betapa pentingnya keputusan yang benar dari MKD. “Publik mengontrol MKD atau partai politik di DPR,” ujar agung.

Bahkan, tambah Agung, bisa saja anggota MKD diperkarakan secara hukum apabila melakukan penyimpangan dalam membuat keputusan terhadap Setya. “Ingat Presiden dan Wakil Presiden juga selalu mencermati perkara etik Setya di MKD. Mereka juga marah namanya dicatut soal Freeport,” tutur Agung. (Baca: Jokowi Marah Namanya Dicatut Setya Novanto)

Para relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap menduduki Gedung DPR di Senayan, Jakarta, apabila pengusutan perkara pelanggaran etik Setya tidak ditegakkan secara benar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budi Arie Setiadi menyatakan pihaknya sudah menyerap dan mendengar langsung aspirasi dari berbagai pelosok Indonesia terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

“Kasus ‘Papa Minta Saham’ itu sudah menggegerkan jagat politik Indonesia. Ketua DPR sebaiknya mundur dan penegak hukum harus bertindak tegas,” kata Budi kepada CNN Indonesia.com, Minggu (13/12). (obs)