Jokowi Ingatkan Prajurit TNI Berpihak pada Pimpinan Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016. Jokowi memaparkan beberapa arahannya, mulai dari konstelasi ekonomi, politik, keamanan dunia, dan posisi Indonesia.

Dalam Rapim TNI Jokowi juga mengingatkan pentingnya agar para prajurit TNI tidak terlibat politik praktis, melainkan harus mendukung kebijakan politik negara dan berpihak pada pimpinan negara.

"Karena semua yang dilakukan adalah untuk rakyat. Rangkaian komando TNI harus ditegakkan, hanya satu komando. Tidak kemana-mana. Tegak lurus, loyalitas pada perintah Presiden sebagai panglima tertinggi TNI," kata Jokowi di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).

Pilihan Redaksi PTDI Siap Produksi Heli Kepresidenan Jika Diminta Jokowi Patuh Perintah Panglima Tertinggi, TNI Batal Beli Heli VVIP TNI soal Jokowi Tolak Heli AW101: Kami Harus Ikut Kata Dia Jokowi Murka Setelah Baca Transkrip Rekaman Setya Novanto

Sang kepala negara juga menjelaskan mengenai situasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi konstelasi tersebut. "Saya perintahkan kepada seluruh pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas TNI sebagai tentara yang profesional. Prajurit TNI harus benar-benar terlatih," ujar Jokowi.

Dalam Rapim TNI bertema 'Meningkatkan Loyalitas, Moralitas, dan Integritas sebagai Landasan dalam Mewujudkan TNI yang Kuat, Hebat, Profesional, dan Dicintai Rakyat',  itu dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.

Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

Menanggapi arahan Presiden, Gatot menyatakan siap untuk mengikuti apapun perintah tersebut, termasuk soal larangan prajuritnya untuk ikut dalam politik praktis.

"TNI bisa hancur jika ikut dalam politik praktis. Ini harus kita jaga agar TNI tidak ikut politik, kecuali politik negara dengan loyalitas tegak lurus pada Presiden Republik Indonesia dengan panglima tertinggi," ujarnya.

Ia pun menuturkan, rapim kali ini mengacu pada misi pemerintah dan perintah dari Presiden yang disampaikannya di Pangkalan Bun pada 5 Desember 2014, kala masih menjadi KSAD.

(obs)