Survei Polcomm: Susi Masih Menteri Paling Populer

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Political Communication (Polcomm) Institute Afdal Makkuraga Putra menjelaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi menteri Kabinet Kerja yang paling populer di kalangan publik. Alasannya, Susi kerap tampil dengan kebijakan kontroversialnya di sejumlah media massa.

Hasil tersebut mencuat dalam riset yang dihelat Polcomm di 34 provinsi dengan 1200 responden terkait respon publik terhadap capaian Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kemunculan menteri di media massa juga mendapat perhatian dari publik. Rupanya persepsi yang menilai menteri yang sering muncul di media dianggap sebagai menteri yang populer belum luntur," kata Afdal dalam diskusi hasil survei tersebut, di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (20/12).

Susi memperoleh polularitas sebanyak 32,8 persen dan unggul dari posisi kedua yang diduduki oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Marwan Jaffar dengan persentase sebanyak 13,9 persen. Sementara itu, di posisi ketiga diraih oleh Menteri Pendidikan dan Budaya Anies Baswedan yang kondang dengan kebijakan pembatalan Ujian Nasional.

"Menteri Susi diapresiasi publik karena ilegal fishing dan kapal langsung dibakar," kata Afdal.

Dalam kesempatan terpisah, Susi Pudjiastuti pernah menyebutkan Indonesia telah merugi US$ 25 miliar akibat aksi illegal fishing padahal Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen lautan menyimpan potensi sumber daya ikan yang besar untuk pereknomomian di Indonesia.

Meski demikian, menurut survei, kebijakan Menteri Susi ini dinilai tak lebih positif dibanding dengan Menteri Marwan. Menteri Marwan memperoleh skor tertinggi dengan perolehan 22,6 persen. Menurut Afdal, kebijakan dana desa dinilai lebih positif oleh responden.

Menanggapi data tersebut, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad menilai ada strategi pemasaran politik yang berbeda dari kedua menteri. Produk kebijakan yang dihasilkan para menteri belum tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Misal di survei ini kebijakan Menteri PDT Marwan Jaffar lebih diapresiasi dibanding Menteri Susi. Produk kebijakaannya lebih riil dan menyentuh, misal dana desa, artinya sangat populer dan diharapkan banyak," katanya.

Selain itu, masyarakat petani dinilai lebih banyak dibanding dengan nelayan sehingga kebijakan Menteri Marwan dinilai lebih konkrit dibanding Menteri Susi.

Merujuk data Kementerian Keuangan RI September lalu, tercatat sebanyak Rp 16,57 triliun, atau 80 persen dari Rp 20,7 triliun dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2015 telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, tercatat baru 45 persen dana desa yang terserap hingga periode yang sama.

Dengan jumlah tersebut, masing-masing desa sedikitnya akan menerima dana desa sebesar Rp254 juta. Jumlah daerah penerima dana desa pada 2015 adalah 434 kabupaten/kota, dengan jumlah desa sebanyak 74.093 desa. (utw)