Menteri BUMN Sebut Nasib R.J. Lino Bergantung Komisaris

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan diganti atau tidaknya Richard Joost Lino sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menunggu keputusan Rapat Dewan Komisaris perusahaan. Hasil rapat tersebut menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan dijadikannya pegangan dalam menentukan nasib Lino ke depan.

“Kalau mengenai itu kami sedang menunggu. Tentunya kami mengikuti proses hukum dan kami sedang menunggu laporan dari Dewan Komisaris Pelindo II,” ujar Rini di sela Peluncuran ATM Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Blok B Pasar Tanah Abang, Senin (21/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir pekan lalu menetapkan Lino sebagai tersangka korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCQ) tahun anggaran 2010. Lino ditengarai melakukan penggelembungan harga dalam pengadaan tiga unit QCC sehingga merugikan negara hingga Rp 60 miliar akibat penunjukkan langsung yang dilakukannya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Dukung Langkah KPK Tetapkan RJ Lino Tersangka Pimpinan Baru KPK: Kasus RJ Lino Tinggal Dibawa ke Pengadilan Masinton: RJ Lino Terlindungi karena Ada 'Beking'

Atas perbuatannya, Lino pun disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak Lindungi

Terkait perkembangan kasus tersebut, Rini menjanjikan Kementerian yang dipimpinnya akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku terkait penetapan tersangka direksi BUMN.

“Kami mengikuti hukum. Tidak ada lindung-melindungi. Kami melihat bentuk kesalahannya apa dan tentunya kami juga menunggu dari Dewan Komisaris. Jangan lupa Pelindo itu korporasi dan korporasi itu tidak terlepas ada Direksi dan Dewan Komisaris,” ujar Rini Soemarno. (gen)