Jokowi: Barangsiapa Kriminalisasi Kepala Desa, Saya Kejar

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo berjanji akan menindak pihak-pihak yang mengkriminalisasi kepala dan perangkat desa yang tengah berupaya untuk membelanjakan dana desa.

Awalnya, Jokowi menerima keluhan dari Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Timur Eka Saputra soal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 42 ayat 2 (e), terutama menyangkut kriminalisasi kepala dan perangkat desa.

"Terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, ini saya bilang membahayakan, mengkriminalisasi para kepala desa. Oleh sebabnya, supaya diganti vonis penjara minimal lima tahun penjara," ujar Eka dalam sambutannya di acara Silaturahmi dengan Para Kepala Desa Seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12).

Lihat juga: 2016, Jokowi Janjikan Dana Desa Naik Jadi Rp47 Triliun

Mendengar keluhan itu, Jokowi menuturkan, pada prinsipnya, jangan sampai ada kriminalisasi meski ada anggaran desa yang sangat besar. Lagipula, menurutnya, selama para kepala dan perangkat desa menggunakan dana desa dengan benar, maka akan sulit untuk dikriminalisasi.

"Apa bisa dikriminalisasi? Sampaikan ke saya. Saya bekerja sudah 11 tahun. Kenapa saya berani? Karena saya enggak merasa menggunakan dengan kepentingan pribadi kita. Kenapa harus takut? Bener enggak? Enggak perlu takut," kata Jokowi.

Lihat juga: 16 Desember, Pemerintah Salurkan Rp 19,76 Triliun Dana Desa

Sang kepala negara meminta pada kepala desa untuk langsung melapor kepadanya jika merasa dikriminalisasi. "Ngomong ke saya. Itu urusan Menkopolhukam. Pasti saya kejar. Siapa yang mengkriminalisasi? Kalau Polri, Kejaksaan Agung, pasti saya kejar. Orang yang kerja baik, saya ingin diberi penghargaan," ujarnya.

Jokowi pun bercerita, sebelumnya para gubernur, wali kota, dan bupati telah mengeluhkan hal yang sama, yakni upaya beberapa pihak untuk mengkriminalisasi pemerintah daerah. "Dulu yang mengeluh gubernur, wali kota, bupati. Saya bongkar semua. KPK, Polri, Jaksa Agung. Kalau kita kerja baik, enggak perlu takut," katanya. (bag)