Jimly Asshiddiqie Singgung Popularitas MKD

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyinggung popularitas dan kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyita perhatian masyarakat dalam kasus rekaman pembicaraan soal Freeport oleh Setya Novanto.

Hal ini disampaikannya karena saat menangani satu perkara, dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden demi memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, MKD langsung mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat.

Pilihan Redaksi Jelang Pilkada Serentak, Ratusan Pelanggaran Dilaporkan Jimly Asshiddiqie Ingatkan Penyelenggara Pilkada Harus Netral Jimly: Pilpres dan Pileg Serentak untuk Perkuat Presiden DKPP Tunda Sidang Pelanggaran Etika Sampai Pilkada Usai

Sementara DKPP, ujar Jimly, masih belum dikenal masyarakat.

DKPP dan MKD memiliki tugas yang sama, yakni menerima pengaduan dan laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Perbedaannya adalah DKPP menangani penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Sementara MKD menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR RI.

"Tiga tahun memperkenalkan DKPP, tidak ada yang tahu DKPP. Ini MKD seminggu, masyarakat langsung tahu," ujar Jimly Asshidiqie di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (28/12).

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Namun, Jimly mengatakan hal tersebut merupakan hal yang baik untuk masyarakat dengan menunjukkan ke masyarakat soal jalannya persidangan kode etik.

Sebab, selama ini, masyarakat Indonesia lebih sering disajikan persidangan perkara hukum dibandingkan etika.

"Mari kita syukuri. Ini pendidikan massive gratis, jadi masyarakat tahu (persidangan etik)," katanya.

Berdasarkan pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP juga bertugas dan berwenang menyelidiki dan verifikasi pengaduan, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, memanggil saksi, menetapkan dan menyampaikan putusan.

(meg)