Golkar Vakum, Agung Ajak Ical Munas Bersama

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mencabut SK tentang pengesahan kepengurusan partai beringin versi Munas Ancol.

Meski demikian, Agung mengingatkan, jika pencabutan itu diartikan kepengurusan Partai Golkar harus kembali ke DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, maka masa bakti partai beringin telah berakhir per hari ini, 31 Desember 2015.

"Dengan demikian terhitung tanggal 1 Januari 2016, DPP Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah," ujar Agung dalam pernyataan resmi di kediamannya, Jakarta, Kamis (31/12).

Menurut Agung, kevakuman itu tak lain terjadi lantaran SK Munas Ancol telah dicabut, tidak adanya pengakuan terhadap kepengurusan Munas Bali, dan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Munas Riau.

Pilihan Redaksi Yasonna Sebut Golkar Ical Belum Sah Meski SK Agung Dicabut Yusril: Golkar Tak Vakum Meski Tahun Berganti SK Dicabut Menkumham, Golkar Agung Minta Munas Bersama

Untuk menghindari kevakuman dan mengisi kekosongan kepengurusan, Agung pun mendorong digelarnya Munas bersama sebagai solusi pencarian kembali legitimasi partai.

Agung meminta Mahkamah Partai Golkar dapat segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan yang menjadi landasan kedua kubu terutama dalam upaya melaksanakan Munas bersama Partai Golkar paling lambat akhir Januari 2016.

"Ini adalah jawaban untuk mengisi kekosongan. Tapi saya tegaskan, Golkar tidak bubar, yang ada adalah hilangnya legitimasi partai," kata Agung.

Agung merasa masih tetap menjadi bagian dari Partai Golkar dan punya hak bersuara untuk mendorong Munas. Sebab dalam keputusan Munas, kata dia, tidak disebutkan adanya pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. (pit)