Pemerintah Akan Bentuk Badan Gabungan Promosi Ekspor Nasional
Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 04 Jan 2016 23:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah berencana untuk membentuk badan promosi ekspor nasional yang merupakan gabungan dari lembaga promosi 17 kementerian yang sudah ada saat ini.
Pramono menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan, pada tahun 2016 harus ada percepatan dalam pengerjaan beberapa program prioritas. salah satunya dengan membuat badan promosi ekspor nasional ini.
"Di 17 kementerian itu ada promosi ekspor yang setiap waktu diadakan bersama dan selalu kecil, parsial, terpisah, tidak berjalan dengan baik. Nanti akan dipersatukan. Ada yang menangani untuk badan promosi ekspor nasional," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/1).
Dengan pembentukan badan tersebut, maka tugas promosi 17 kementerian tersebut tidak lagi harus tersebar. "Hanya pada satu badan," katanya.
Badan ini, papar Pramono, nantinya akan bertanggungjawab terhadap seluruh promosi yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan sebagainya.
Selain pembentukan badan promosi ekspor nasional, Presiden juga memerintahkan beberapa kementerian untuk segera memulai tendernya. Kementerian yang dimaksud antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.
"Tanggal 6 Januari secara simbolik mungkin Presiden akan hadir di salah satu kementerian untuk memulai bahwa program tidak lagi seperti dulu yang dimulai Maret, April, atau Juni. Sekarang, begitu tahun baru, awal tahun sudah kita mulai," ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menyampaikan, seluruh kementerian perlu melakukan perubahan nomenklatur di masing-masing kelembagaan. Selain itu mereka juga menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dalam memberi keterangan programnya. Ia menyebut beberapa kementerian belum menerapkan hal itu.
"Oleh Presiden dan Wakil Presiden disebut dengan bahasa bercanda, bahasa Susinisasi, yaitu di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," katanya.
Menurutnya, kementerian lain harus menjadikan KKP sebagai contoh, karena dengan penyederhanaan bisa berdampak pada efisiensi. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah pimpinan Menteri Anies Baswedan, setelah dilakukan penyesuaian ternyata ada anggaran sebesar Rp2,7 triliun yang bisa disimpan.
"Nah di tempat-tempat yang lain akan dilakukan hal yang sama. Di tempat Menteri Susi kurang lebih Rp2 triliun," ujarnya. (chs/chs)
Pramono menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan, pada tahun 2016 harus ada percepatan dalam pengerjaan beberapa program prioritas. salah satunya dengan membuat badan promosi ekspor nasional ini.
"Di 17 kementerian itu ada promosi ekspor yang setiap waktu diadakan bersama dan selalu kecil, parsial, terpisah, tidak berjalan dengan baik. Nanti akan dipersatukan. Ada yang menangani untuk badan promosi ekspor nasional," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Badan ini, papar Pramono, nantinya akan bertanggungjawab terhadap seluruh promosi yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan sebagainya.
"Tanggal 6 Januari secara simbolik mungkin Presiden akan hadir di salah satu kementerian untuk memulai bahwa program tidak lagi seperti dulu yang dimulai Maret, April, atau Juni. Sekarang, begitu tahun baru, awal tahun sudah kita mulai," ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menyampaikan, seluruh kementerian perlu melakukan perubahan nomenklatur di masing-masing kelembagaan. Selain itu mereka juga menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dalam memberi keterangan programnya. Ia menyebut beberapa kementerian belum menerapkan hal itu.
"Oleh Presiden dan Wakil Presiden disebut dengan bahasa bercanda, bahasa Susinisasi, yaitu di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," katanya.
Menurutnya, kementerian lain harus menjadikan KKP sebagai contoh, karena dengan penyederhanaan bisa berdampak pada efisiensi. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah pimpinan Menteri Anies Baswedan, setelah dilakukan penyesuaian ternyata ada anggaran sebesar Rp2,7 triliun yang bisa disimpan.
"Nah di tempat-tempat yang lain akan dilakukan hal yang sama. Di tempat Menteri Susi kurang lebih Rp2 triliun," ujarnya. (chs/chs)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK