"Penyidik belum menemukan waktu yang pas. Belum ada informasi juga," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.
Priharsa menjelaskan, tim penyidik membutuhkan kesaksian dari Rano Karno untuk melengkapi berkas penyidikan tiga tersangka yang telah ditetapkan komisi antirasuah dalam kasus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait pembentukan Bank Daerah Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, hari ini penyidik membidik kesaksian dari Direktur Operasional PT BGD Franklin Paul Nelwan dan dua anggota DPRD setempat yakni Luay Sofani dan Ely Mulyadi.
KPK menduga kedua legislator daerah menerima duit dari Ricky. KPK mengamankan duit dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah.
Perusahaan pimpinan Ricky merupakan Badan Usama Milik Daerah (BUMD) Banten yang akan mengakuisisi Bank Pundi agar dijadikan Bank Banten. Untuk proses akuisisi, dibutuhkan bantuan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebelum proses pembelian Bank Pundi, rupanya parlemen tak menyetujui langsung saat ekspose dari PT BGD. Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah ketika dihubungi CNN Indonesia mengatakan belum percaya pada argumentasi PT BGD untuk membeli bank tersebut.
Asep menunggu pendapat kedua (second opinion) dari para tokoh perbankan seperti Muchtar Mandala, Tryana Syam'un, Embay Mulya Syarief, Saefudin Noor, dan akademisi Boyke Pribadi. Tokoh-tokoh tersebut akan memberikan pertimbangan terkait proses akuisisi Bank Pundi oleh pemerintah. Rencananya, hasil pertimbangan dari para tokoh akan didapat pada Rabu 3 Desember 2015.
Pembangunan bank daerah merupakan proyek besar buat perusahaan pelat merah pimpinan Ricky dengan nilai proyek sebanyak Rp900 miliar. Rencananya, PT BGD bakal membeli saham Bank Pundi sedikitnya 50 persen.
Bank daerah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah di provinsi setempat. Amanatnya telah termaktub dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013. Asep menjelaskan, target pembangunan bank daerah harus rampung pada tahun 2016.