Soal Rapor Kementerian, Yuddy Siap Buka Ruang Diskusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengaku evaluasi akuntabilitas kementerian/lembaga yang dilakukan jajarannya disambut baik sejumlah kementerian. Seperti Kejaksaan Agung yang mendapatkan nilai akuntabilitas terendah diantara seluruh kementerian/lembaga.

Bahkan, ujar Yuddy, Jaksa Agung Prasetyo mengirimkan jaksa agung muda pengawasan dan jaksa agung muda pembinaan untuk bertemu dengan jajaran KemenPANRB, berdiskusi hasil evaluasi akuntabilitas.

"Beliau (Prasetyo) ucapkan terimakasih. Jamwas, Jambin juga bertemu dan kami paparkan, sehingga nantinya jaksa agung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Yuddy Chrisnandi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (6/1).

Hal serupa juga dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meski mendapatkan nilai rendah, Yuddy menuturkan Menpora Imam Nahrawi berterimakasih atas evaluasi akuntabilitas yang dilakukan KemenPANRB. Sekretaris kementerian, kata Yuddy, dikirimkan ke KemenPANRB untuk mendengar penjelasan lebih lanjut supaya akuntabilitas Kemenpora menjadi lebih baik.

Dia mengaku hingga saat ini tidak ada menteri yang protes atau komplain atas hasil evaluasi kementerian/lembaga yang dilakukan jajarannya. Menurutnya, dengan keterbukaan penerimaan evaluasi dan tata kelola seperti ini, maka Indonesia nantinya menjadi lebih kredibel dan dapat bersaing dengan negara lain.

Ruang Diskusi Elite Politik

Politikus Partai Hanura ini membuka kesempatan berdiskusi bersama elit partai politik. Hal ini disampaikannya menyikapi kemungkinan adanya elit parpol yang merasa keberatan dengan evaluasi akuntabilitas kementerian. Namun, dia  Menuturkan secara rinci penilaian dan indikator telah dipaparkan di lama resmi KemenPANRB.

"Saya tunggu. Kalau ada (elit parpol) yang minta penjelasan langsung kepada saya. Dengan senang hati saya akan jelaskan. Saya tidak menutup ruang untuk berdialog," katanya.

Usai hasil evaluasi dipublikasikan, sejumlah elit partai politik pendukung pemerintah menunjukkan keberatannya. Seperti Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding. Dia berpendapat evaluasi yang dilakukan KemenPANRB, tindakan nyeleneh dan melangkahi wewenang presiden.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, hasil evaluasi kementerian Kabinet Kerja yang dibuat KemenPANRB seharusnya tidak disampaikan ke publik.

Inilah rapor kementerian yang dipimpin kader partai politik, sebagai berikut:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1. Kementerian Koodinator bidang bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (BB)
2. Kementerian Dalam Negeri (BB)
3. Kementerian Hukum dan HAM (B)
4. Kementerian Sekretaris Kabinet (B)

Partai Kebangkitan Bangsa
1. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (CC)
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga (CC)
3. Kementerian Tenaga Kerja (CC)

NasDem
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (B)
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (B)
3. Kejaksaan Agung (CC)

Partai Hanura
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (BB, 77)
2. Kementerian Perindustrian (BB). (pit)