Jero Wacik Minta KPK Periksa Semua Dana Operasional Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus korupsi Jero Wacik tak mau jadi tumbal pejabat publik yang tersandung kasus dugaan penyalahgunaan wewenang atas penggunaan dana operasional menteri (DOM) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang sempat dia pimpin pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Jero menyatakan hak penggunaan DOM bersifat diskresi. Sehingga penggunaan DOM yang diperuntukkan sebagai penunjang operasional menteri tidak disertai aturan pertanggungjawaban yang saklek.

"Kalau ini disalahkan, ini bisa berbahaya. Nanti menteri-menteri yang lain bisa ikut kena. Karena pelaksanaan di hampir semua kementerian memang begitu. Mestinya ini harus dicek semua kalo mau samaan di depan hukum," ujar Jero usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/1).

Lihat juga: Istri Jero Wacik Absen Jadi Saksi Sidang Korupsi Dana Menteri

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 03 Tahun 2006, yang diakui menjadi rujukan ketika Jero masih menjabat menteri, tidak mengatur secara rinci bagaimana pertanggungjawaban penggunaan DOM. Sehingga Jero merasa tidak ada yang salah selama dia menggunakan jatah duitnya saat bekerja di Kementerian ESDM.

Mantan petinggi Partai Demokrat itu menilai persoalan DOM yang kini mendudukkan dia dinkursi terdakwa tidak lebih dari kesalahan administrasi yang diakibatkan oleh kelalaian bawahannya. Pasalnya saat menjabat menteri, Jero beranggapan tidak terlalu perlu memusingkan diri dengan tetek bengek urusan administratif.

Jero kini dihadapkan pada tiga dakwaan sekaligus, yakni berkaitan dugaan penyalahgunaan DOM, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi untuk kepentingan pribadi.

Meski persidangan kasusnya masih berlangsung pada tahap pemeriksaan saksi, Jero tanpa diminta hakim sudah menyodorkan uang jaminan sebagau bentuk antisipasi jika dalam putusannya nanti terbukti ada kerugian negara sebagaimana yang didakwakan.

Lihat juga: Jero Wacik Rutin Pijat Pakai Dana Operasional Menteri

Dia menjaminkan sebagian aset hartanya yang kini diblokir oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Aset-aset itu berupa tanah dan bangunan miliknya di Kediri, Bali serta tiga rekening di bank yang berisi uang pecahan dollar AS dan rupiah. Total keseluruhan yang dia jaminkan mencapai Rp 15,522 miliar.

Penyerahan uang jaminan itu disertai dengan permohonan Jero agar penyidik KPK membuka pemblokiran terhadap sejumlah aset lain miliknya. Aset harta milik Jero yang diblokir itu antara lain deposito, rumah di bilangan Bintaro, dan sejumlah rekening yang diakui sudah dimilikinya sejak dia menjadi pengusaha pada 1991.

"kalau semua diblokir saya gak bisa belanja. Nah itu kita ajukan surat untuk blokirnya dilepas. Tentu kalau nanti ada kerugian negara saya bikin jaminan. Saya tidak akan melarikan diri kok kalau ada kesalahan. Ini kan kesalahan anak buah saya di administrasi," kata Jero. (sip)