DPRD DKI Sepakat dengan Ahok Pertanyakan Pencoretan PMP

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengecam tindakan Kementerian Dalam Negeri yang mencoret enam penanaman modal pemerintah (PMP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada dalam APBD 2016 DKI Jakarta. Kecaman tersebut hampir sama dengan yang sebelumnya dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui alasan Kemendagri mencoret enam PMP BUMD tersebut dengan berencana mengundang Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Pilihan Redaksi Ahok: Proyek Pengolahan Sampah di Sunter Dimulai Tahun Depan APBD Dicoret-coret, Ahok Sebut Kemendagri Tak Paham Ahok Pelajari Dasar Penyertaan Modal Pemerintah Dicoret Penyertaan Modal Dicoret, Ahok Cari Sumber Dana Lain

"Jika ini (APBD 2016) dikoreksi orang lain maka kami perlu mengetahui apa alasannya, APBD ini produk kami. Makanya kami perlu bincangkan soal ini," kata Taufik saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (11/1).

Taufik menjelaskan, satu hal yang membuatnya heran adalah pencoretan terhadap PMP yang dialokasikan pada PT Transjakarta. Menurutnya PT Transjakarta dibutuhkan oleh masyarakat dan seharunya PMP tetap diberikan.

Apalagi, kata Taufik, sistem tiket di Transjakarta disubsidi oleh pemerintah. "Jika ini dilarang mau bagaimana, mau berapa harga tiket (Transjakarta) yang harus dibayar warga," kata Taufik.

"Jika subsidi tak diberikan, saya menghitung warga harus membayar Rp 12 ribu sampai Rp 15 ribu untuk naik Transjakarta."

Oleh sebab itulah, DPRD DKI berencana untuk memanggil Reydonnyzar untuk dimintai alasan pencoretan tersebut. Namun sayang, Taufik belum menentukan kapan akan memanggil pihak Kemendagri tersebut.

Sebelumnya Basuki sempat menunjukkan kekesalannya saat mengetahui bahwa Kementerian Dalam Negeri mencoret enam PMP BUMD di APBD 2016. Menurut Ahok, pencoretan tersebut bisa memicu masalah di kemudian hari.

"Misalnya kalian mencoret PMP itu maka bisa ada masalah," kata Ahok, sapaan Basuki.

Sebagai catatan Kemendagri mencoret enam PMP, yaitu PT Jakpro, PT Transjakarta, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya. Sedangkan satu PMP BUMD yang tak dicoret adalah PT MRT.

(meg)