PDIP Nilai Positif Dukungan Golkar ke Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai dukungan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan hal positif.

Sebab, Hasto menyebutkan dalam menjalani pemerintahan dibutuhkan situasi politik yang stabil. Menurutnya, sudah sepantasnya kini tidak ada lagi polarisasi politik antara koalisi dan oposisi. Karena, setelah pemilihan presiden, hal tersebut sudah selesai.

"Itu hal positif dan apa yang disampaikan Pak Ical memang seharusnya demikian. Karena ketika presiden terpilih, itu jadi presiden rakyat Indonesia," kata Hasto usai rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).

Lihat juga: Gerindra Tak Mau Latah Menyeberang ke Istana

Apalagi menurut Hasto, Presiden Jokowi tengah berupaya memfasilitasi proses rekonsiliasi di tubuh partai berlambang beringin itu. Sehingga ketika konflik Golkar terselesaikan, maka atmosfer pemerintahan akan semakin baik ke depan.

Meski demikian, Hasto mengakui bahwa banyak pihak melihat tindakan Golkar sebagai bentuk transaksi atau kompromi politik. Namun, Hasto mengatakan dalam konteks ini dapat dipahami tidak lebih hanya bentuk komunikasi politik.

"Sejak awal pemerintah ini dibangun tanpa niatan kompromi apalagi hanya sekadar bagi-bagi jabatan. Itu dimaknakan sebagai bentuk komunikasi politik," ucap Hasto.

Lihat juga: Soal Reshuffle, Pengamat Ragu PAN Dapat Dua Jatah Menteri

Selain itu, kata Hasto pernyataan dukungan Golkar kepada pemerintahan Jokowi bukan berarti menyatakan bergabung di partai pengusung pemerintah.

Dalam pertemuannya kepada Presiden Joko Widodo, Aburizal (Ical) bercerita, telah terjadi pencabutan SK Menkumham tentang pengesahan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol pada 30 Desember 2015 lalu dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah memutuskan bahwa penyelenggaraan dan hasil yang sah adalah hasil Munas Bali.

Lihat juga: Ical Yakin Pertemuan PKS dengan Jokowi Tak Ubah Formasi KMP

Berdasarkan kedua keputusan itu, maka ia menganggap persoalan Partai Golkar telah selesai.

"Barulah kami datang menghadap Presiden untuk memberikan dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang sulit seperti sekarang," ujar Ical beberapa saat setelah bertemu Jokowi.

Ical menjelaskan, untuk melakukan pembangunan dalam keadaan yang sulit ini, diperlukan stabilitas politik. Sedangkan Golkar sendiri, tuturnya, merupakan partai yang cukup besar, sehingga ia merasa partainya bisa duduk bersama pemerintah demi adanya stabilitas politik dan menjalankan pembangunan nasional. (bag)