KPK Panggil Enam Sekretaris Daerah Rawan Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memanggil enam sekretaris daerah dari wilayah yang dinilai sarang koruptor dan rawan korupsi. Keenam daerah tersebut adalah Sumatra Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua, dan Papua Barat.

"Kami minta Sekda enam provinsi ke KPK menjelaskan apa permasalahannya. Tiga provinsi pertama (Sumatra Utara, Banten, Riau) kasusnya banyak, tapi tiga terakhir (Aceh, Papua, dan Papua Barat) ada dana otonomi khusus yang lumayan besar," kata Pahala saat berbincang dengan media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1).

Pahala menjelaskan fokus pembahasan dengan enam perwakilan daerah terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mekanisme bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan satu pintu terkait izin konsensi sumber daya alam.

"Setelah mereka datang, kami akan dengar presentasi dan kami yaitu tim besar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, dan BPKP akan datang ke daerah," ujarnya.

Pahala tak menjelaskan detail waktu untuk pembahasan dan kunjungan. Namun, program pencegahan korupsi menjadi target KPK tahun ini.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri akan membuat regulasi sedangkan Kementerian Keuangan akan menyuntikkan dana insentif. Cara ini, lanjutnya, akan memudahkan pencegahan korupsi di enam wilayah tersebut.

Sebagai informasi, dua mantan Gubernur Riau yakni Rusli Zainal dan Annas Maamun mendekam di penjara karena terseret kasus korupsi. Hal serupa juga terjadi pada dua Gubernur Sumatra Utara yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho. Dua orang mantan Gubernur Banten juga berhasil diseret ke meja hijau oleh komisi antirasuah yakni Djoko Munandar dan Ratu Atut Choisiyah. (ags)