Gafatar Pernah Terdaftar Sebagai Ormas di Jakarta Pada 2011

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ternyata pernah terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta pada 2011 lalu. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kesbangpol DKI Ratiyono.

Namun begitu, Ratiyono mengaku tak mengetahui secara detail perihal nomor registrasi dari ormas yang saat ini dianggap ilegal tersebut.

"Gafatar terdaftar di surat keterangan terdaftar pada 2011, tapi untuk nomor registrasinya kami harus bongkar berkas terlebih dahulu" kata Ratiyono saat dihubungi, Rabu (13/1).

Pilihan Redaksi Polri: Gafatar Tersebar Hampir di Seluruh Indonesia Risma Sulit Antisipasi Gafatar di Sekitar Kampus Surabaya Mendagri Sebut Simpatisan Gafatar Ada Ratusan Terdaftar Jadi Ormas, Pemprov Jateng Kaji Kelompok Gafatar Ahok Yakin Ajaran Gafatar Tak Menyebar di Jakarta

Ratiyono menyatakan setiap ormas yang terdaftar di Kesbangpol DKI memiliki masa berlaku SKT selama lima tahun. Artinya, Gafatar terdaftar secara resmi di DKI hingga 2016 ini.

Namun, Ratiyono mengatakan setiap lima tahun tersebut ormas harus mengurus surat untuk memperpanjang masa berlaku SKT-nya. Khusus untuk Gafatar, Ratiyono mendapatkan informasi bahwa ormas tersebut tak mengurus perpanjangan masa berlaku SKT-nya hingga kini.

"Mereka membekukan sendiri organisasinya karena tak memperpanjang SKT," ujar Ratiyono.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, menyatakan Gerakan Fajar Nusantara sebagai organisasi yang tidak sah.

Soedarmo berkata Kemendagri tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan itu.

"Ini ormas ilegal yang mungkin bisa berafilisasi, misalnya ke ISIS. Makanya, Kemendagri tidak pernah mengeluarkan SKT ke ormas itu," ujarnya kepada wartawan via telepon, Selasa (12/1).

Soedarmo mengatakan pada 2011 lalu Gafatar pernah mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Saat itu, berdasarkan kajian Ditjen Kesbangpol, Gafatar diprediksi memiliki kaitan negara Negara Islam Indonesia.

"Waktu itu, ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) berlum berkembang. Mereka ke arah NII, artinya kegitan mereka sudah sesat. Oleh karena itu, kami menolak mengeluarkan SKT," ucapnya.

Terkait dengan hal tersebut, Ratiyono mengatakan verifikasi telah dilakukan saat Gafatar mendaftarkan ormasnya. Verifikasi yang dimaksud adalah kelengkapan AD/ART yang dilengkapi akta notaris, adanya kepengurusan ormas, serta kegiatannya tak bertentangan dengan dasar negara. "Selama ini kami melakukan pengawasan dan kegiatannya tak ada yang mencurigakan," ujar Ratiyono. (obs)