"Kalau besok itu 'kan saya sudah ada rencana ke luar kota. Sekretaris saya juga sudah jadwalkan. Jadi saya mengikuti jadwal yang memang sudah dipersiapkan oleh sekretaris saya," kata Akbar di kantornya, Jakarta, Jumat (22/1).
Menurutnya, gelaran Rapimnas besok tak dapat bermuara ke Musyawarah Nasional (Munas). Sebab, pintu masuk menuju Munas hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) melalui tim transisi yang diketuai Jusuf Kalla.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, terkait legal standing penyelenggaraan Rapimnas, Akbar tidak mempermasalahkan sepanjang hanya sebatas pertemuan dan tidak menyangkut persoalan publik.
"Kalau sudah menyangkut publik, mungkin akan ada soal. Karena kalau menyangkut publik ‘kan membutuhkan legal standing organisasi. Misal bentuk konkret, menyangkut Pilkada," kata Akbar.
Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, sebelumnya menyatakan gelaran Rapimnas besok merupakan perhelatan yang digagas oleh Aburizal Bakrie dengan mengatasnamakan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau (2009).
Dengan kata lain, kata Bambang, gelaran Rapimnas turut melibatkan kubu Agung Laksono yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan Rapimnas diakui telah mendapat persetujuan dari eksponen senior partai, Jusuf Kalla dan Bacharuddin Jusuf Habibie.
Menurut Bambang, dalam Rapimnas nantinya akan dirembukkan niatan penyelenggaraan Munas sebagai jalan keluar mencari kepengurusan baru partai beringin yang saat ini dilanda kevakuman. Niatan Munas tersebut bergantung dari kesepakatan 2/3 Dewan Pimpinan Daerah yang telah diundang untuk hadir menyemarakkan Rapimnas.
"Nanti semuanya berpulang kepada daerah, karena pemegang saham terbesar di partai ini adalah DPD 1 dan DPD 2. Kami berharap pertemuan DPD ini bisa melahirkan jalan keluar dari kebuntuan," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR, kemarin. (adt)