Polda Sulteng Janjikan Santoso Ditangkap Dalam 60 Hari

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah optimistis bisa menyelesaikan tugasnya dengan menangkap kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso alias Abu Wardah dalam tenggang waktu 60 hari.

"Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimistis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas," kata Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) Tinombala, Kombes Pol. Leo Bona Lubis, Senin.

Menurutnya optimisme itu didukung dengan peran masyarakat yang resah akibat teror yang mereka lakukan, khususnya di wilayah Kabupaten Poso.

Lihat juga: Anak Buah Teroris Santoso Ditangkap di Bekasi

Selain itu, aparat kepolisian juga mendapatkan dukungan penuh dari TNI dalam memperkuat pelaksanaan operasi.

Dia menambahkan penangkapan Santoso Cs merupakan salah satu program "quik wins" Polri. Apalagi aksi teror dan keberadaan kelompok Santoso dari sudut apapun tidak ada pembenarannya.

"Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas," kata Wakapolda Sulteng tersebut.

Lihat juga: Pengacara Ba'asyir: Napi Narkotik dan Teroris Bermusuhan

Olehnya, dia meminta kepada seluruh personil memasang telinga dan mata untuk menyerap semua informasi terkait keberadaan kelompok Santoso dan melaporkannya ke Kapolda langsung atau secara berjenjang.

Diketahui, dalam kurun tiga tahun terakhir, terjadi tiga kali pergantian Kepala Kepolisian Daearah (Kapolda) Sulteng, namun aksi terorisme di wilayah Poso tak kunjung tuntas.

Operasi dalam rangka memberantas aksi dan menangkap seluruh pihak yang terlibat juga telah beberapa kali dilakukan, namun tak berbuah hasil yang menggembirakan.

Lihat juga: Kapolri: Tiga WNI Berperan Penting di Suriah

Sejumlah operasi tersebut juga telah memakan korban, baik dari pihak Polri maupun TNI serta warga sipil.

Hal ini juga membuahkan kritik dari sejumlah aktivis, seperti LPS-HAM. Mereka menilai, operasi yang dilakukan hanya menghabiskan uang negara dan dinilai hanya menjadi tempat mencari kekayaan oknum tertentu. (pit)