Pemulangan Anggota Gafatar ke Jawa Dikecam Pegiat HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Evakuasi atau pemulangan pengikut Gerakan Fajar Nusantara dari Kalimantan Barat ke Jawa menuai kritik keras dari sejumlah pegiat hak asasi manusia. Para aktivis menilai pemerintah Indonesia terkesan menyudutkan Gafatar sebagai kelompok makar.

Human Rights Working Group menganggap pemerintah terlalu buru-buru mengambil tindakan untuk mengevakuasi anggota Gafatar dari tempat mereka berkumpul di belantara hutan Mempawah, Kalimantan Barat.

Pemerintah bahkan dituding telah melanggar hak asasi seseorang untuk memilih keyakinan yang mereka anut.

"Seharusnya (soal keyakinan) itu terserah urusan pribadi mereka. Tidak ada wewenang negara untuk mengubah keyakinan mereka," kata Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin di Jakarta.

Lihat juga: Gafatar dan Para Pengikut Nabi Baru

Rafendi juga berpendapat hak bergerak anggota Gafatar telah dilanggar ketika pemerintah memaksa mereka pulang ke kampung asal. Padahal atas pilihan sendirilah mereka hijrah ke tempat baru, yakni Mempawah.

Kini, kata Rafendi, anggota Gafatar makin tersudut karena di tempat baru itu, rumah dan ladang mereka habis dibakar warga.

Rafendi menyatakan pemerintah seharusnya melakukan investigasi ulang terkait pelaku pembakaran kamp Gafatar, bukannya melulu mengangkat isu indikasi penyimpangan agama kelompok Gafatar.

"Negara jangan memperburuk situasi hingga isu Gafatar ingin bentuk negara baru itu dikutip, yang mengarah bahwa kelompok ini berbahaya," kata Rafendi.

Lihat juga: Kesaksian Soal Cara Cuci Otak Gafatar

Pemerintah, ujarnya, perlu menunjukkan di mana letak kesalahan atau penyimpangan para anggota Gafatar yang dianggap telah menimbulkan unsur pidana.

Gafatar kini resmi dicap sebagai kelompok yang menganut ajaran keliru.

Ratusan anggota Gafatar di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ramai-ramai mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda mereka kembali menganut ajaran Islam. Pengucapan syahadat dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Samboja, Saifuddin Marzuki.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyatakan awal terbentuknya Gafatar bermula dari gerakan Al Qidayah Al Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Musadeq.

Musadeq, mantan terpidana kasus penistaan agama, kala itu mengaku sebagai nabi yang memperoleh wahyu dari Tuhan untuk membawa ajaran agama baru. Secara pemahaman, ajaran agama itu dinilai menyimpang lantaran bertentangan dengan ajaran agama lainnya, terutama Islam.

Lihat juga: Nabi Gafatar Tidak Wajibkan Pengikutnya Salat

Badrodin sendiri menyatakan kelompok Gafatar dibentuk dengan mengusung misi membentuk negara baru. Dia mendapati dokumen yang menunjukkan struktur pemerintahan terselubung versi Gafatar, mulai dari level kepala cabang, bupati, hingga gubernur.

"Tentu ini bukan ancaman yang main-main, dan harus ditangani dengan serius,” ujar Badrodin dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR.

Lihat juga: Melongok 'Negara' Gafatar di Belantara Kalimatan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan tugas pemerintah, terutama kementerian yang dia pimpin, adalah memberikan perlindungan kepada anggota Gafatar yang mengungsi.

Khofifah pun cukup kebingungan ketika pemerintah dituding telah melakukan pelanggaran HAM atas Gafatar.

"Saya tidak tahu pelanggarannya di mana karena tugas Kemensos memberikan perlindungan dan permakanan," ujar Khofifah sepeti dilansir Antara. (gil/agk)