Ahok Tak Mau Uang Izin Penambahan Bangunan Disalahgunakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki (Ahok) Tjahaja Purnama berencana membangun jalan layang di kawasan Semanggi dengan menggunakan uang dari pihak swasta. Uang itu didapatkan dari hasil pemberian izin penambahan Koefisiensi Luas Bangunan (KLB) yang diminta oleh perusahaan swasta tersebut.

Ahok menjelaskan payung hukum mengenai pembangunan sebagai ganti pembayaran KLB hanya bersifat kewajiban belaka. Namun, Ahok menegaskan payung hukum penting karena dia tidak mau pembayaran KLB tersebut jatuh ke tangan oknum tidak bertanggung jawab.

"Yang pasti sekarang saya buat aturan dan kebijakan dibuat agar tidak memberi (uang) ke oknum tidak jelas," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/1).

Lihat juga: Ahok Izinkan Sekda Jakarta Ikut Penjaringan Gerindra

Ahok mengatakan pada masa lalu penerbitan perpanjangan KLB pun tidak memiliki alasan yang jelas. KLB diperpanjang atas izin gubernur tapi uang kompensasinya tidak diketahui masuk ke mana.

Oleh karena itulah, dari pada uang-uang tersebut hilang tanpa jejak lebih baik perusahaan yang meminta perpanjangan KLB membayar dengan membangun infrastruktur lain.

"Awalnya mereka (perusahaan) menolak karena merasa itu berat, tapi saat perusahaan Jepang dan beberapa perusahaan lokal mengeluarkan ratusan miliar akhirnya mau juga," katanya. "Jadi Rp 800 miliar itu bukan bayar kontan melainkan dalam bentuk infrastruktur, rusun, atau macam-macam."

Lihat juga: Jelang Pilgub 2017, Ahok Anggap Dirinya Bukan Superman

Sebelumnya, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun jalan layang baru akan segera terealisasikan. Jalan layang yang akan dibangun di kawasan Semanggi tersebut akan dimulai pelatakan batu pertamanya pada pertengahan 2016 mendatang.

Ahok mengatakan April atau Mei 2016 menjadi waktu yang ditetapkan untuk memulai pengerjaan jalan layang tersebut. Dia berharap dalam waktu kurang lebih setahun jalan layang itu bisa selesai pengerjaannya.

"Groundbreakingnya April atau Mei 2016, perkiraan pada pertengahan 2017 selesai," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/1). (utd/utd)