Pemerintah Perpanjang SK Kepengurusan Golkar Hasil Munas Riau
Resty Armenia | CNN Indonesia
Kamis, 28 Jan 2016 14:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan, pemerintah akan memperpanjang surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Golkar pada hari ini.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar partai beringin bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.
"Insya Allah hari ini. Diperpanjang sementara untuk melaksanakan Munas," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
Yasonna menyebutkan, SK pengesahan kepengurusan ini akan diperpanjang selama enam bulan.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, Presiden Joko Widodo berharap Golkar bisa segera menyelesaikan konflik internalnya dengan menggunakan mekanisme demokrasi yang dimiliki partai tersebut.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelesaian proses konsolidasi di dalam partai politik, sehingga penyelesaian itu dilakukan sepenuhnya oleh Partai Golkar," katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi terhadap keputusan Golkar dalam Rapimnas yang secara formal menyatakan dukungan.
"Karena itu disampaikan secara formal dan disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam (Luhut Binsar Pandjaitan), tentunya pemerintah memberikan apreasiasi terhadap hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Yasonna secara singkat menjawab akan memperpanjang SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009, sebagai legal standing penyelenggaraan Munaslub.
"Riau lah," ujarnya sebelum mengikuti penutupan Rapimnas Partai Golkar beberapa hari lalu.
Namun, dia enggan menjawab saat ditanyai kembali kepengurusan manakah yang akan disahkan, Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014. Kedua kepengurusan tersebut dipimpin Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.
"Tenang saja. Tunggu tanggal mainnya. Namanya kan rekonsiliasi," katanya.
(meg)
Menurutnya, hal itu dilakukan agar partai beringin bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.
"Insya Allah hari ini. Diperpanjang sementara untuk melaksanakan Munas," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, Presiden Joko Widodo berharap Golkar bisa segera menyelesaikan konflik internalnya dengan menggunakan mekanisme demokrasi yang dimiliki partai tersebut.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi terhadap keputusan Golkar dalam Rapimnas yang secara formal menyatakan dukungan.
"Karena itu disampaikan secara formal dan disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam (Luhut Binsar Pandjaitan), tentunya pemerintah memberikan apreasiasi terhadap hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Yasonna secara singkat menjawab akan memperpanjang SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009, sebagai legal standing penyelenggaraan Munaslub.
"Riau lah," ujarnya sebelum mengikuti penutupan Rapimnas Partai Golkar beberapa hari lalu.
Namun, dia enggan menjawab saat ditanyai kembali kepengurusan manakah yang akan disahkan, Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014. Kedua kepengurusan tersebut dipimpin Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.
"Tenang saja. Tunggu tanggal mainnya. Namanya kan rekonsiliasi," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK