Agus Rahardjo: Pengadaan Alutsista Mesti Terbuka

Jakarta, CNN Indonesia -- Tiga jilid pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah usai dan belum ada yang berani menguak dugaan korupsi pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di tubuh TNI. Pimpinan jilid IV pun belum memberikan sinyal penindakan ke isu tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam wawancara khusus dengan reporter CNNIndonesia.com Aghnia Adzkia pada Kamis (28/1), menjelaskan pihaknya telah mengusulkan perubahan sistem anggaran alutistsa saat rapat pimpinan TNI. Mantan Kepala Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyarankan pemerintah Indonesia agar transparan kepada publik soal pengelolaan anggaran.

Melirik survei Transparency International bertajuk "Government Defence Anti-Corruption Index 2015", risiko korupsi di kalangan militer termasuk tinggi. Indonesia tertinggal jauh dari Korea Selatan, Jepang, dan Australia di kawasan Asia Pasifik. Lembaga riset ini juga menilai ada penggunaan perantara dalam pengadaan alutsista yang mendapatkan jatah sekitar 30-40 persen dari nilai proyek.

Berani mengusut dugaan korupsi seperti alutsista di TNI?

Di samping masih ada perdebatan, hal itu bisa diperbaiki dan dicegah dengan sistem anggaran yang berbeda dari kemarin. Saya kan di dalam rapim TNI yang saya diundang ke sana, saya sebutkan kalau di alutsista selama Indonesia impor dan belinya dari luar negeri, barang mestinya bukan rahasia. Karena apa? Barang kita beli, di publikasi internasional langsung termuat. Indonesia beli ini, misal beli Sukhoi, dan senjata apa yang dibeli, itu kan langsung dimuat di publikasi internasional. Itu kalau menganggap rahasia kan merahasiakan dari rakyatnya. Itu mestinya dibuka.

Saya memberikan contoh yang mungkin sudah dewasa dan anggaran pertahanannya dibuka. Coba nanti bulan Februari, masuk ke web Department of Defense, United States of America. Itu kita sudah bisa melihat nanti anggaran Amerika untuk tahun 2017. Jadi sampai tentara yang ke Irak bawa peluru apa, itu ketahuan semua dan rinci. Di sana ada apa yang mau di-procure dan pegawainya akan mendapatkan fasilitas apa, lengkap. Mereka tidak terbuka sekali memang untuk hal yang masih diriset seperti senjata yang masih diriset dan masih dalam bentuk gelondongan dan tidak detil. Misal sedang menyiapkan persenjataan untuk perang bintang,itu tidak ada rinciannya. tapi kalau yang sudah beli dari pabrik, rinci sekali.


KPK pernah melakukan kajian terkait pengadaan alutsista?

Belum kajian tapi identifikasi dan evaluasi kami. Tapi kami sudah berikan rekomendasi di Rapim kemarin.

Rekomendasi untuk TNI?

Saran saya untuk teman-teman TNI saat Rapim kemarin di Kementerian Pertahanan, ya kalau beli dari luar, dibuka saja biar rakyat tahu. Rahasianya adalah di deployment dan penggelaran di mana. Itu yang mungkin perlu dirahasiakan. Itu juga bisa dirahasiakan kalau mengembangkan sendiri di dalam negeri. Saya ingin mari diintesifkan pengembangan senjata dalam negeri, dari sisi GDP (Gross Domestic Product) per kapita Indonesia jauh di atas Pakistan, tapi kemampuan mengembangkan industri senjata kalah dengan Pakistan. Nah prihatin sebagai bangsa jadi tunjukkan itu. Saya membuat contoh Iran, Pakistan, India, Turki, itu saya bikin contoh. Itu negara-negara yang alutsista lebih canggih dibanding kita.

(obs)