Sekda Tak Tahu Ada Penambahan UPS di APBD DKI
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 05 Feb 2016 19:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak tahu bahwa pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dimasukkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. Ternyata bukan hanya Basuki yang tak mengetahui penambahan tersebut, Sekretaris Daerah DKI Saefullah pun mengatakan hal yang sama.
Saefullah menegaskan, jika Gubernur DKI Jakarta saja tak tahu ada penambahan tersebut maka dia pun pasti tidak mengetahuinya. "Tak ada. Jangankan gubernur, saya dan asisten Kesejahteraan Masyarakat pun tak tahu," kata Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/2).
Namun begitu, Saefullah mengakui bahwa memang ada pertemuan antara dirinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Ketua DPRD DKI saat itu Ferial Sofyan pada 24 Juli 2014. Namun pertemuan tersebut dikatakan Saefullah hanya pertemuan rapat biasa.
"Pertemuan itu terjadi di DPRD DKI, itu rapat biasa. Saat sedang penganggaran dan kami ke sana itu biasa kan," kata Saefullah.
Saefullah menambahkan rapat saat itu hanya membahas soal kenapa pembahasan rancangan anggaran tak kunjung dibahas padahal sudah sebulan lebih. Dia kembali menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tak membahas soal UPS.
"Normal-normal saja," kata Saefullah.
Sebelumnya Basuki menegaskan dirinya tak mengetahui bahwa pengadaan UPS dimasukkan dalam rancangan APBD Perubahan 2014. Dia mengaku baru mengetahui adanya rincian pengadaan UPS setahun setelahnya, alias 2015.
Ahok, sapaan Basuki, mengungkapkan itu semua saat dia memberikan kesaksian di sidang dugaan korupsi pengadaan alat UPS dengan terdakwa Alex Usman.
Menurut Ahok, pengadaan UPS baru dia ketahui saat pembahasan APBD 2015 mengalami keributan yang menyebabkan pengesahan APBD 2015 terlambat.
"Saya baru tahu setelah ribut-ribu APBD 2015 yang saat itu saya hampir diberhentikan sebagai Gubernur DKI," kata Ahok saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/2).
Saat itu, kata Ahok, DPRD DKI berkeras menegaskan bahwa di APBD Perubahan 2014 tak tercantum soal pengadaan UPS. Namun Ahok mengaku baru mengecek pengadaan UPS saat DPRD DKI mengirimkan berkas yang judulnya visi misi DPRD DKI.
Ahok mengaku saat dia mencetak berkas tersebut, yang sudah dimasukkan dalam sistem e-budgeting, ternyata muncul nilai anggaran yang berbeda hampir Rp11 triliun dengan yang Pemerintah Provinsi DKI miliki. Saat itulah dia menemukan bahwa ada tindakan korupsi pengadaan UPS. (rdk)
Saefullah menegaskan, jika Gubernur DKI Jakarta saja tak tahu ada penambahan tersebut maka dia pun pasti tidak mengetahuinya. "Tak ada. Jangankan gubernur, saya dan asisten Kesejahteraan Masyarakat pun tak tahu," kata Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/2).
Namun begitu, Saefullah mengakui bahwa memang ada pertemuan antara dirinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Ketua DPRD DKI saat itu Ferial Sofyan pada 24 Juli 2014. Namun pertemuan tersebut dikatakan Saefullah hanya pertemuan rapat biasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saefullah menambahkan rapat saat itu hanya membahas soal kenapa pembahasan rancangan anggaran tak kunjung dibahas padahal sudah sebulan lebih. Dia kembali menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tak membahas soal UPS.
Sebelumnya Basuki menegaskan dirinya tak mengetahui bahwa pengadaan UPS dimasukkan dalam rancangan APBD Perubahan 2014. Dia mengaku baru mengetahui adanya rincian pengadaan UPS setahun setelahnya, alias 2015.
Ahok, sapaan Basuki, mengungkapkan itu semua saat dia memberikan kesaksian di sidang dugaan korupsi pengadaan alat UPS dengan terdakwa Alex Usman.
Menurut Ahok, pengadaan UPS baru dia ketahui saat pembahasan APBD 2015 mengalami keributan yang menyebabkan pengesahan APBD 2015 terlambat.
"Saya baru tahu setelah ribut-ribu APBD 2015 yang saat itu saya hampir diberhentikan sebagai Gubernur DKI," kata Ahok saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/2).
Saat itu, kata Ahok, DPRD DKI berkeras menegaskan bahwa di APBD Perubahan 2014 tak tercantum soal pengadaan UPS. Namun Ahok mengaku baru mengecek pengadaan UPS saat DPRD DKI mengirimkan berkas yang judulnya visi misi DPRD DKI.
Ahok mengaku saat dia mencetak berkas tersebut, yang sudah dimasukkan dalam sistem e-budgeting, ternyata muncul nilai anggaran yang berbeda hampir Rp11 triliun dengan yang Pemerintah Provinsi DKI miliki. Saat itulah dia menemukan bahwa ada tindakan korupsi pengadaan UPS. (rdk)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK